Sebab, pekerja menjadi garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat dan menjalankan penugasan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan BBM dan LPG hingga ke pelosok wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) agar masyarakat terus dapat beraktivitas.
“Terlebih saat ini, Indonesia sedang berjuang keluar dari pandemi Covid-19 sehingga roda perekonomian nasional harus terus didorong bergerak,†jelas VP Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (22/12).
Pernyataan Fajriyah Usman ini menanggapi rencana aksi mogok kerja dari Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang digelar pada 29 Desember 2021 hingga 7 Januari 2022. Dia meluruskan bahwa aksi tersebut dilakukan bukan karena ada pemotongan gaji karyawan.
Ziyah, sapaan akrabnya, mengurai bahwa dalam rangka menyambut post pandemi, pihaknya sedang melakukan kajian pelaksanaan program Agile Working. Di mana pekerja Pertamina holding di kantor pusat yang tugas dan pekerjaannya dapat dilakukan dari rumah, diberikan opsi untuk memilih pola kerja dengan mekanisme Work From Office (WFO) atau Work From Home (WFH).
“Kami ada rencana program Agile Working. Tapi, rencana program ini belum dijalankan dan masih dalam proses mendapatkan masukan dari berbagai pihak,†tegasnya.
Sementara terkait aspirasi yang disampaikan pekerja kepada perusahaan, termasuk dari FSPPB, urai Fajriyah, manajemen Pertamina selalu terbuka untuk melakukan dialog sesuai aturan hubungan industrial yang berlaku.
Terakhir, Fajriyah berharap seluruh pekerja untuk tetap dapat mengedepankan kepentingan umum dan dapat bersama-sama menjaga kondusivitas operasional.
“Manajemen juga akan melakukan antisipasi dan mitigasi pada kondisi apapun untuk memastikan operasional perusahaan tetap dapat berjalan lancar dan pelayanan BBM dan LPG tidak mengalami gangguan,†sambungnya.
BERITA TERKAIT: