Akademisi dari Universitas Paramadina, Atnike Sigiro menuturkan, ada beberapa faktor penting yang jadi alasan sedikitnya studi yang membahas perempuan.
"Studi yang membahas perempuan dalam politik luar negeri masih sangat marginal. Ada beberapa hal perlu diperhatikan. Pertama, dari representasi aktor, perempuan masih sangat sedikit jika dilihat dari perwakilan Indonesia di negara-negara ataupun lembaga-lembaga internasional atau multilateral,†ucap Atnike saat berbicara dalam diskusi virtual bertema "Evaluasi Kebijakan Luar Negeri dan Diplomasi RI", Selasa malam (21/12).
Menurutnya, dari sekitar 90 lebih Duta Besar Indonesia, hanya 15 di antaranya yang dipercayakan kepada kaum perempuan.
"Artinya perempuan yang berhasil meniti jenjang karier di dunia diplomasi masih sangat sedikit. Meskipun Menteri Luar Negeri RI sekarang adalah perempuan,†imbuhnya.
Alasan kedua, lanjut Atnike, dari segi kerjasama Indonesia pada beberapa lembaga multilateral semisal ASEAN yang hanya 10 negara. Seharusnya, Indonesia bisa lebih bersuara pada persoalan-persoalan gender.
"Lagipula ASEAN sudah memiliki ASEAN Commission on The Promotion and Protection of the Rights of Women and Children (ACWC) di Sekretariat ASEAN, Jakarta. Tetapi peran lembaga tersebut di ASEAN masih marginal,†jelasnya.
Atnike juga berpendapat, di masa pendemi saat ini perempuan sudah diakui oleh dunia internasional sebagai sosok yang memikul beban lebih banyak di rumah tangga. Dari soal pendidikan anak sampai urusan lainnya.
Alasan ketiga, studi tentang perempuan sangat marginal lantaran Indonesia juga sedang di-assessment perihal kebijakan antidiskriminasi terhadap perempuan yang dilaksanakan oleh PBB di bawah
shadow committee.
Alasan keempat, saat ini ILO sedang mendorong negara-negara anggota ILO agar meratifikasi ketentuan No.190/2019 tentang Pelecehan dan kekerasan di dunia kerja. Hal itu juga perlu mendapat perhatian dalam politik diplomasi luar negeri Indonesia.
"Terlebih Indonesia negara yang memiliki banyak pekerja migran perempuan yang sering mengalami kekerasan di luar negeri,†katanya.
"Secara umum isu perempuan dalam politik diplomasi luar negeri masih sangat marginal. Meski di negara-negara lain juga ada yang masih marginal, tetapi ada negara-negara yang sudah lebih maju dalam politik luar negeri terkait isu perempuan,†demikian Atnike.
Isu gender saat ini sudah mulai disuarakan dalam berbagai forum internasional. Namun, suara-suara tentang gender ini belum banyak ditanggapi serius, baik di sektor regional maupun internasional. 
