Lokasi tersebut berdekatan dengan lokasi ibukota negara baru yang tengah digarap pemerintah.
Banjir ini menuai polemik di kalangan masyarakat. Pasalnya, pemerintah sebelumnya mengklaim bahwa di lokasi ibukota negara yang baru bebas dari ancaman bencana termasuk banjir.
Menyikapi hal tersebut, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyampaikan bahwa adanya banjir di Penajam, menandakan bahwa pemerintah harus serius membahas AMDAL untuk ibukota negara baru.
“Ini kian menunjukkan bahwa kajian AMDAL wajib dilakukan dengan seksama,†ucap Mardani kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (20/12).
Anggota Komisi II DPR RI ini menambahkan, pemerintah seharusnya tidak perlu terburu-buru mendesak parlemen untuk segera merampungkan RUU IKN. Apalagi di dekat lokasi ibukota baru mengalami kebanjiran.
“Jangan terburu-buru baik pembahasan secara formil apalagi meteriil di RUU IKN,†imbuhnya.
Pihaknya mendesak pemerintah untuk segera menghentikan wacana pembangunan ibukota negara baru yang memiliki risiko kerugian fiskal negara yang cukup besar.
"PKS tetap menghimbau Pemerintah untuk enghentikan ide membangun IKN,†tutupnya.
BERITA TERKAIT: