Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri, per 19 November 2021 rata-rata persentase realisasi belanja APBD provinsi tahun 2021 sebesar 65,12 persen, APBD kabupaten 61,15 persen, dan kota 59,08 persen.
Menteri Dalam Negeri, M. Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) mempercepat realisasi belanjanya untuk tahun ini. Pasalnya, pemerintah pusat juga telah menyuntikkan anggaran cukup besar ke daerah.
"Lebih dari 700 triliun anggaran dari pemerintah pusat itu ditransfer ke daerah, dan daerah juga memiliki ruang fiskal dari pendapatan asli daerah maupun dari sumber lainnya yang sesuai dengan undang-undang," ujar Tito dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Rabu dini hari (24/11).
Tito mengingatkan kepada pemda terkait instruksi Presiden Joko Widodo yang juga meminta percepatan realisasi APBD dan juga APBN. Karena menurutnya, instrumen fiskal ini sangat berperan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurut Tito, belanja daerah membuat uang beredar di tengah masyarakat yang juga berdampak pada peningkatan daya beli dan konsumsi rumah tangga. Selain itu, belanja APBD juga dapat menstimulus sektor swasta yang keuangannya tengah mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19.
Karena itu, mantan Kapolri ini meminta para kepala daerah untuk menggelar rapat koordinasi internal bersama seluruh staf organisasi perangkat daerah. Langkah ini baginya penting dilakukan untuk menyisir berbagai program yang dapat segera direalisasikan sesuai aturan.
"Intinya untuk mempercepat belanja di lingkungan masing-masing," tandas Tito.
Realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2021 masih rendah, sementara waktu yang tersisa hanya tinggal satu bulan. 
BERITA TERKAIT: