Survei LKPI: Masyarakat Puas Terhadap Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional

Hal tersebut diketahui berdasarkan survei Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) terkait usaha Pemulihan Ekonomi Nasional akibat dampak Covid-19 dan persepsi masyarakat terhadap politik Indonesia. Survei dilakukan pada 20-27 Desember 2020 terhadap 1.225 responden secara proporsional di 34 provinsi di Indonesia.

"Sebanyak 76,6 persen masyarakat puas dan 18,7 persen tidak puas usaha pemulihan ekonomi nasional oleh pemerintah karena tidak ada dampak positif terhadap keadaan ekonomi rumah tangga masyarakat. Sedangkan 4,7 persen tidak menyatakan apa pun,” kata Direktur Eksekutif LKPI, Arifin Nur Cahyono dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (2/1).

Selain itu, 81,7 persen responden juga mengaku siap mengikuti program vaksinisasi Covid-19.

Arifin mengatakan, responden juga diberi pertanyaan 'dalam satu tahun terakhir, bagaimana menurut Ibu/Bapak tingkat korupsi di Indonesia saat ini, apakah meningkat, menurun, atau tidak mengalami perubahan?' serta persepsi terhadap korupsi satu tahun terakhir. Hasilnya, 61,8 persen responden menilai tingkat korupsi di Indonesia mengalami peningkatan.

Sebanyak 81,9 persen responden juga memberikan persepsi bahwa korupsi dilakukan oleh kader parpol. Dari persentase tersebut, 50,7 persen di antaranya menilai korupsi dilakukan oleh kader untuk kepentingan pembiayaan parpol dan sebanyak 67,7 persen untuk pribadi kader parpol tersebut.

Survei tersebut juga menunjukkan sebanyak 87,7 persen responden menyatakan prilaku korupsi oleh kader parpol akan menjadi penilaian untuk memilih kader parpol dan parpol pengusung pada saat dilakukan pilkada maupun pemilu.

Survei LKPI lebih jauh menanyakan parpol apa yang akan dipilih jika pemilu digelar hari ini. Arifin membeberkan, peringkat pertama masih partai pemenang Pemilu 2019, PDIP dengan 17,8 persen. Selanjutnya disusul Golkar keterpilihan sebanyak 15,2 persen.

Di posisi ketiga ada Partai Demokrat dengan 10,8 persen, PKB dengan 8,8 persen, Nasdem 8,1 persen, dan PKS 6,9 persen.

Arifin mengatakan, kasus operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada dua kader parpol memberi dampak signifikan terhadap tingkat pilihan masyarakat terhadap PDIP dan Gerindra.

"Hal ini menunjukkan bahwa persepsi korupsi di masyarakat negatif, baik di masa pandemi maupun upaya pencegahan dan penegakan hukum bagi pelaku korupsi semakin negatif," demikian Arifin.

Survei ini dilakukan dengan metode mix-mode karena riset yang berlangsung di era pandemi Covid-19 membatasi untuk melakukan wawancara tatap muka. Survei jajak pendapat yang dipilih melalui sambungan telepon terhadap responden yang acak.

Survei menggunakan petugas wawancara yang telah mengajukan pertanyaan dan mencatat jawaban yang diberikan responden. Margin of error kurang lebih 2,8 persen dan pada tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.