Begitu yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan melalui virtual di acara puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2020 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Penunjang, Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (16/12).
Menurut Jokowi, pembenahan sistem yang sedang dilakukan pemerintah memerlukan dukungan pengawasan yang efektif dari internal institusi pemerintah maupun eksternal, seperti lembaga di luar pemerintah dan partisipasi publik untuk mengawasi kerja aparat pemerintah.
"Profesionalitas aparat penegak hukum mempunyai posisi yang sangat sentral dalam penindakan dan juga pencegahan. Namun, orientasi dan mindset dalam pengawasan dan penegakan hukum harus diarahkan untuk perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi," ujar Jokowi.
Selain itu, mantan walikota Solo tersebut mengingatkan bahwa kinerja penegakan bukan diukur dari banyak kasus yang ditemukan, melainkan pencegahan agar tindak pidana korupsi tidak terjadi lagi.
"Kinerja penegakan bukan diukur dari seberapa banyak kasus yang ditemukan, tetapi pada bagaimana mencegah secara berkelanjutan agar tindak pidana korupsi itu tidak sampai terjadi lagi," ujarnya.
Upaya pemberantasan korupsi, kata Jokowi, membutuhkan kegigihan dan konsistensi yang luar biasa. Termasuk butuh Inovasi dan kerja sistematis untuk menutup peluang bagi terjadinya korupsi. Tindakan yang adil dan konsisten untuk menindak para pelaku pidana korupsi juga diperlukan.
"Saya berharap dengan langkah-langkah yang sistematis, yang sistemik dari hulu sampai hilir, kita bisa lebih efektif memberantas korupsi, lebih efektif memberantas kemiskinan dan mengurangi pengangguran, dan menjadikan Indonesia negara maju yang kita cita-citakan," sambungnya.
Jokowi pun juga menyinggung padamnya listrik di lokasi acara saat bertepatan Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan sambutan.
"Meskipun listrik di KPK padam, tapi pemberantasan korupsi tidak boleh padam," pungkasnya.
Kinerja penegakan kasus korupsi bukan diukur dari seberapa banyak kasus yang ditemukan, melainkan pencegahan agar tidak lagi terjadi tindak pidana korupsi. 
BERITA TERKAIT: