Menurut
calon Walikota Makassar, Irman Yasin Limpo, ada sejumlah kelemahan
dalam mengatasi kemiskinan, seperti data yang bias, penanganan yang
parsial, hingga instrumen-instrumen yang belum termanfaatkan dengan
baik.
Penanganan kemiskinan di tengah pandemi Covid-19, jelasnya,
harus dilakukan dengan kebijakan
straight to the
poin terhadap kebutuhan masyarakat.
"Tidak ada yang
menyangka Covid-19 ini, dan tidak ada pemerintah yang siap sepenuhnya.
Tapi kita harus mengubah tantangan menjadi peluang," tegas Irman Yasin
Limpo saat debat publik III Pilwali Makassar, Jumat (4/12).
Saat
ini, ekonomi dan pelayanan berbasis digital penting dibangun dengan baik
agar pemerintah tidak perlu menerapkan kebijakan
lockdown saat pandemi. Dengan demikian, UMKM tidak
perlu kehilangan pasarnya dan ekonomi tetap berjalan.
"Saya
menganalogikan, 10 bulan sekolah tidak dibuka, ibu-ibu kantin tidak
jualan. Itu salah satu pengangguran yang paling jelas," ungkapnya.
Namun
yang terpenting adalah kebijakan yang menyentuh langsung ke masyarakat.
Meski sulit untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di masa pandemi
Covid-19, setidaknya beban masyarakat dikurangi.
"Gratiskan BPJS
Kesehatan-nya. Jangan buat beban. Jika tidak bisa tingkatkan
kesejahteraan ya kurangi bebannya, kurangi bayar pajaknya, seperti yang
dilakukan pemerintahan Pak Jokowi," tegasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.