Tangkal Penyebaran Hoaks Terkait Pilkada, Azis Syamsuddin Minta Kemenkominfo Dan Bawaslu Bergerak Cepat

"Jika ada 64 muatan yang sedang ditindaklanjuti dan 13 konten sudah di-takedown. Artinya hari ini bisa bertambah lagi konten negatif dan narasi hoaks itu. Kita tidak inginkan ini. Momentum Pilkada harus mampu menutup akses pihak-pihak yang ingin memecah belah,” kata Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (20/11).

Dewasa ini, sambung Azis Syamsuddin, beredarnya berita bohong, palsu, fitnah, atau hoaks, yang jadi konsumsi sehari-hari masyarakat, telah dianggap sebagai informasi atau berita yang benar akibat penyebaran yang masif.

Ketidakpastian informasi yang secara sembarangan disebarkan dapat menyebabkan keresahan di ruang publik. Oleh karena itu, diperlukan sebuah tindakan cepat untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia dalam mempercayai informasi yang mereka peroleh.

”Terutama informasi yang diperoleh melalui ponsel pintar dan internet. Ini menuntut kesadaran masyarakat dalam memilah agar tidak menyebarkan keresahan di masyarakat. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) punya tugas berat,” papar Azis.

Maka, pada momentum Pilkada, Kemenkominfo bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) harus mampu melakukan patroli siber terhadap konten bermuatan negatif di internet.

Dari catatan yang sampai ke meja Azis Syamsuddin, ada 38 isu hoaks dan semuanya tersebar melalui 217 tautan. Sementara Bawaslu baru melakukan verifikasi dan menyatakan 77 temuan melanggar ketentuan yang berlaku.

Selain mencegah sebaran fitnah dan kabar bohong, Azis Syamsuddin berharap Pilkada tahun ini dapat berjalan dengan tetap menaati protokol kesehatan.

”Kita memiliki visi nasional, punya tujuan nasional. Dan kita mampu kerjakan bersama-sama, termasuk di dalam Pilkada 2020. Jangan cemari demokrasi dengan hasutan, kabar bohong, dan intrik yang mencoba memecah belah. Tolong sudahi,” tutupnya.