Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung kepada wartawan Rabu (16/9).
"Awalnya tahapan pencocokan dan penelitian (Coklit) 15 Juli dari 13 Agustus 2020 dikhawatirkan akan menjadi sumber ledakan penularan Covid-19. Namun prediksi tersebut tidak terjadi," kata Doli Kurnia.
Karena itu, Doli Kurnia juga meyakini Pasangan Calon (Paslon) dari Partai Golkar akan tertib dan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan dalam setiap pelaksanaan kampanye Pilkada 2020.
"Saya yakin Paslon Golkar akan melaksanakan tahapan dengan tertib dan disiplin dalam menjalankan semua tahapan dan kampanye di Pilkada 2020 ini," ujar Doli Kurnia.
Namun begitu, terkait kekhawatiran akan adanya ledakan kluster Covid-19 diprediksi akan terjadi pada tanggal 23-24 September 2020. Bila tidak diantisipasi, ini adalah momentum yang akan banyak kerumunan massa. Sebab pada tanggal itu para calon kepala daerah akan mengikuti Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut.
Selanjutnya tahapan krusial keempat adalah pada tanggal 26 September hingga 5 Desember 2020, yakni masa kampanye. KPU sudah membuat aturan yang ketat tentang bentuk kampanye yang disesuaikan dengan protokol kesehatan.
"Waktu kampanye ini juga dikhawatirkan juga akan terjadi klaster Covid-19 baru," kata Doli.
Atas dasar itu, Doli kembali mengingatkan agar semua aturan dipatuhi berikut dengan protokol kesehatan yang disiplin dan ketat agar tidak menjadi cluster penyebaran Covid-19 berikutnya. Dia mengatakan perlu strategi yang inovatif bagi paslon dalam pilkada pada masa pandemi ini.
Tahapan kritis kelima akan terjadi pada tanggal 9 Desember 2020. Ini saat para pemilih akan memberikan suara sebagai puncak dari pilkada di sejumlah tempat pemungutan suara di berbagai daerah.
Doli berharap masyarakat untuk tetap mengikuti protokol kesehatan dengan penuh disiplin saat menggunakan hak suaranya.
"Kita harus disiplin, hati-hati dan patuh pada protokol kesehatan. Sudah banyak paslon yang diberi peringatan oleh penyelenggara pemilu. Jika terbukti tidak disiplin, maka akan dijatuhkan sanksi," tuturnya.
"Sedang dirumuskan aturan penegakan disiplin dan penerapan sanksi. Sanksi yang paling berat dapat dimulai dari diskualifikasi paslon, penundaan pelantikan selama enam bulan bagi kepala daerah pemenang yang melakukan pelanggaran pilkada, dst," demikian Doli Kurnia.
Seluruh peserta Pilkada 2020 dalam pelaksanaan pemilihan di sejumlah daerah di tanah air harus berjalan dengan mematuhi protokol kesehatan. Karenanya, kekhawatiran dan keraguan akan adanya klaster-klaster baru diyakini tidak akan terbukti jika semua pihak disiplin. (1).jpg)
BERITA TERKAIT: