Hal itu disampaikan bakal calon Walikota Bandarlampung, Firmansyah, dalam dialog demokrasi di Universitas Bandar Lampung (UBL), Kamis (2/7).
Kritikan Firmansyah ini didasari karena belum melihat Pemkot Bandarlampung melakukan refocusing anggaran. Padahal, tanpa refocusing anggaran, pemerintah daerah berpotensi akan memaksakan kegiatan yang kurang penting.
“Contoh flyover, pembangunan gedung parkir yang belum urgent, dengan memaksakan uang yang nggak ada. Karena pendapatan Kota Bandarlampung yang dianggarkan Rp 3 triliun, dapat Rp 2 triliun saja sudah bagus,†tambahnya, dilansir
Kantor Berita RMOLLampung.
Ia melanjutkan, dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) jika menganggarkan Rp 1 triliun, maka per hari harusnya masuk Rp 3 miliar. Sedangkan hari ini, menurut pernyataan kepala dinas daerah hanya Rp 300 juta per hari.
“Hanya 10 persen, sehingga bisa dipastikan nanti pada akhir tahun anggaran Rp 200 miliar sudah hebat, ini tekor Rp 100 miliar. Pemerintah pusat juga pasti tekor, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) pasti dikurangi,†tambahnya.
Rektor Universitas Darmajaya ini mengatakan, jika ini terus berlanjut, maka yang akan terjadi adalah utang yang akan 'dilanjutkan' pemerintahan periode yang akan datang.
“Rp 1 triliun utang ditambah Rp 500 miliar utang sebelumnya butuh waktu nggak cukup satu tahun. Pemborong-pemborong itu akan negur kami ini, karena Pemda tidak akan sanggup bayar ini,†ujarnya.
Apalagi, lanjutnya, untuk bayar THR, tunjangan guru ngaji, RT dan lain-lain masih berutang. Ini yang harus menjadi perhatian bersama.
“Saya harap pemuda menyuarakan itu, menyuarakan pilkada yang bersih dan bermartabat. Caranya dengan membuat gelombang untuk menyadarkan pemuda untuk merancang masa depan dengan ambil bagian,†pungkasnya.
BERITA TERKAIT: