Kebijakan ini pun tengah menjadi sorotan banyak pihak, tak terkecuali oleh Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (INFUS) Gde Siriana Yusuf.
Pemerintah menurutnya, tidak bisa langsung menerapkan
new normal, tanpa memiliki dua prinsip dasar terkait pencegahan dampak lanjutan dari pandemik Covid-19.
"Intinya itu ada dua prinsip. Pertama keseimbangan antara kesehatan dan produksi kerja, kedua prioritas anggaran untuk perkuat kesehatan," ujar Gde Siriana Yusuf kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (5/6).
Di dalam prinsip yang pertama, Gde Siriana menjelaskan, bahwa pemulihan ekonomi masyarakat yang produktif mesti dijamin berlangsung secara baik oleh pemerintah. Dalam arti, negara wajib memastikan seluruh sektor kesehatan untuk penanganan Covid-19 disiapkan dan diperkuat.
"Untuk memulihkan produksi, masyarakat harus merasa yakin dan aman bahwa jika ada orang yang sakit akan diurus negara dengan baik," tuturnya.
Mantan Anggota DPR RI ini menyebutkan, sejumlah aspek yang mesti dipenuhi pemerintah untuk menjaga kesehatan masyarakat dan produksi masyarakat di era
new normal nanti.
"Perkuat sektor kesehatan. Ini membutuhkan RS, tempat perawatan, ICU, obat dan tenaga medis yang memadai. Dengan demikian orang tenang untuk produktif kerja lagi," ungkapnya.
Jika pemerintah tidak bisa meyakinkan masyarakat tentang persiapan jelang
new normal tersebut, maka bukan tidak mungkin masyarakat tidak merasa aman.
Gde Siriana pun berasumsi bahwa imbas dari hal itu adalah perekonomian yang akan jeblok kembali.
"Orang juga enggak berani beraktivitas keluar rumah. Artinya produksi kerja turun, konsumsi turun, belanja dan jalan-jalan juga turun. Ekonomi juga engak bergerak," imbuhnya.
Oleh karena itu, Board Member of Bandung Innitiaves Network ini meminta pemerintah untuk putar otak mencari anggaran untuk memperkuat sistem kesehatan masyarakat di Indonesia.
Dia juga meminta pemerintah prioritaskan anggaran untuk pengobatan dan perkuat kesehatan. Jangan hanya mau produksi jalan, tapi masyarakat yang sakit tidak tertangani baik.
"Jika masyarakat banyak sakit atau mati nantinya, siapa yang mau beli barang produksi?" tegasnya.
BERITA TERKAIT: