"Prabowo ingin menegaskan kalau PDIP itu oposisi konstitusional, bukan oposisi permanen," kata Direktur Indonesia Future Studies, Gde Siriana Yusuf kepada
Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Selasa, 6 Januari 2026.
Menurutnya, pernyataan Prabowo yang lantang mendukung Pramono Anung sebagai Gubernur Jakarta meski PDIP di luar pemerintahan dimaknai sebagai narasi rekonsiliasi.
Dengan klaim mendukung Pramono, kata Gde, Prabowo memperlihatkan ingin mengutamakan kapasitas dan stabilitas, bukan sekadar koalisi semata.
"Maksudnya, boleh di luar kabinet, tapi jangan 'bakar jembatan' (pemerintahan). Ada ruang kerja sama isu-isu tertentu seperti APBN, legislasi, dan stabilitas yang dia jaga," lanjutnya.
"Secara singkat, Prabowo sedang berkata: 'Saya presiden semua pihak. PDIP boleh di luar, tapi bukan untuk dimusuhi. Politik nasional tegas, politik daerah fleksibel," tandasnya.
Dalam puncak peringatan Natal Nasional 2025, Presiden Prabowo menekankan pesan persatuan. Ia mencontohkan persatuan dalam bingkai pemerintahan yang tidak selalu dimaknai sebagai satu koalisi.
"Bersatu tidak berarti semua harus masuk pemerintah, tidak. PDIP boleh di luar, tapi kerja sama. Saya dukung Pramono jadi Gubernur DKI, betul," ujar Prabowo di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Senin, 5 Januari 2026.
BERITA TERKAIT: