Sebab Presiden yang kerab disapa Jokowi ini menilai program pemulihan ekonomi sangat penting untuk keberlangsungan ekonomi dalam negeri.
"Saya ingatkan agar program pemulihan ekonomi harus dilakukan secara hati-hati, transparan, akuntabel, serta mampu mencegah terjadinya resiko moral hazard. Ini penting sekali," ujar Kepala Negara dalam rapat terbatas (Ratas) virtual, Rabu (3/6).
Berdasarkan data yang dia terima, pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2020 kemarin cukup menjadi alasan bagi pemerintah untuk bergegas mengoperasionalkan program pemulihan ekonomi.
Sebab bukan tidak mungkin menurut Jokowi, bahwa laju ekonomi pada kuartal kedua, ketiga dan keempat akan lebih rendah dari kuartal pertama yang hanya tumbuh 2,97 persen.
Oleh karena itu, Jokowi meminta KPK dan sejumlah lembaga terkait untuk mengawasi pelaksanaan seluruh program pemulihan ekonomi yang telah disusun pemerintah.
Misalnya saja program subsidi bunga untuk UMKM, penempatan dana untuk bank-bank yang terdampak restrukturisasi, kemudian penjaminan kredit modal kerja, kemudian PMN untuk BUMN, dan investasi pemerintah untuk modal kerja.
"Saya minta kepada Jaksa Agung, pada BPKP, pada LKPP, dari awal sudah melakukan pendampingan. Dan jika diperlukan KPK juga bisa dilibatkan untuk memperkuat sistem pencegahan. Ini penting," demikian Joko Widodo.
Presiden Joko Widodo meminta Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK) ikut terlibat untuk mengawasi pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional. 
BERITA TERKAIT: