Pengurus Badan Pelaksana Harian (BPH) DPP Partai Demokrat, Taufiqurrahman, menilai pernyataan tersebut tidak bertanggungjawab, mengingat Indonesia belum mencapai puncak pandemik Covid-19. Terlebih hal itu terlontar dari seorang pejabat tinggi setingkat Menteri.
"Seharusnya semua pejabat menteri fokus dan serius mengajak publik untuk menerapkan aturan PSBB secara serius dan tegas, supaya transmisi Covid-19 bisa segera dicegah atau bahkan dihentikan," ungkapnya saat dihubungi
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (5/5).
"Kalau perlu
public transportation dihentikan untuk sementara seperti yang diminta oleh Walikota Bogor. Bukannya malah berbicara tentang pelonggaran aturan PSBB," sambungnya.
Sebagai perbandingan, mantan Ketua Fraksi Demokrat DPRD 2017-2019 itu mengungkapkan, negara Jepang yang lebih dahulu mengalami pandemik Covid-19 dan menerapkan kebijakan yang ketat malah sedang mempertimbangkan untuk memperpanjang masa darurat sebulan ke depan.
"Lah kita yang baru belakangan mengalami pandemik Covid-19, kok malah ingin buru-buru segera melonggarkan aturan PSBB? Publik jadi curiga, ada agenda apa yang tersembunyi di balik pernyataan Menkopolhukam," tegas Taufiqurrahman
Bahkan dia menyebut pernyataan Menkopolhukam itu seolah membenarkan ungkapan satire bahwa 'aturan dibuat untuk dilanggar'.
"Itu tipikal administrasi saat ini yang cenderung plin plan dan tidak konsisten. Berkali-kali pejabat selalu berubah sikap dan
statement-nya. Istilahnya, pagi kedelai, sore tempe. Dan cilakanya ini terjadi di saat krisis seperti sekarang ini," pungkasnya.
Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, yang menyebut pemerintah tengah mempertimbangkan untuk melonggarkan aturan atau relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), terus mendapat sorotan. 
,_Almuzzammil_Yusuf.jpeg)
