Bukan hanya aspek kualitas kurikulum, melainkan kecukupan sarana prasarana, disparitas standar dan kualitas, angka putus sekolah, dan kesejahteraan guru serta tenaga kependidikan harus benar-benar diperbaiki pemerintah dalam momen hari pendidikan yang jatuh setiap 2 Mei.
"Permasalahan tersebut sebagian sudah bertahun-tahun menjadi PR dan perlahan kita benahi dan perjuangkan lewat legislasi dan kebijakan pemerintah. Ada yang berhasil, ada pula yang terkendala," kata ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini dalam keterangan tertulisnya, Minggu (3/5).
Soal dunia pendidikan, PKS berkomitmen bahwa kurikulum harus mencerminkan visi pembentukan karakter siswa yang cerdas iptek, imtak, dan berwawasan kebangsaan. Di sinilah pentingnya pengajaran kembali nilai-nilai moral Pancasila dan pemerataan, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk tujuan kemajuan dunia pendidikan.
Untuk mewujudkan pendidikan berkualitas dibutuhkan guru, pendidik, dan dosen yang terus meningkat kualitasnya dan terjamin kesejahteraannya. PKS juga meminta tunjangan guru honorer dosen ditingkatkan.
Pendidikan berkualitas juga membutuhkan sarana prasarana memadai mulai dari kecukupan bahan ajar dan buku-buku, kelayakan sekolah dan ruang kelas, hingga kelengkapan yang layak bagi seluruh siswa didik di seluruh pelosok daerah.
"Kami sedih dan trenyuh menemukan banyak sekolah tidak layak bahkan nyaris roboh di sejumlah daerah. Kontras sekali dengan kebanyakan sekolah di pusat kota dan pemerintahan," urainya.
Tak hanya itu, akses pendidikan juga harus terbuka luas bagi seluruh anak usia sekolah di seluruh Indonesia. Karena pendidikan adalah hak seluruh warga negara, hak anak-anak, dan negara wajib memenuhinya.
"Untuk itu kami mendorong pemerintah menuntaskan program wajib belajar serta memperluas akses pendidikan melalui pendidikan gratis dan beasiswa hingga pendidikan tinggi," tandasnya.
Kualitas pendidikan nasional masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dibenahi pemerintah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 
BERITA TERKAIT: