Pasalnya, keberadaan staf-staf pembantu Stafsus Presiden Jokowi itu terkesan menyia-nyiakan anggaran negara.
Begitu disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah saat berbincang dengan
Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Kamis (16/4).
"Seharusnya stafsus adalah tokoh utama dalam memberikan pemikiran dan input pada presiden. Jika Stafsus miliki seperangkat pembantu, maka untuk apa harus ada stafsus, kecuali hanya menyia-nyiakan anggaran," ujarnya.
Pengamat politik jebolan Universitas Telkom ini menyarankan agar stafsus perlu diringkas lagi strukturalnya. Terlebih, di tengah pandemik Covid-19 seperti saat ini di mana masyarakat yang harus saling bahu membahu menangani wabah virus asal Kota Wuhan China itu.
"Nuansa politik akomodatif dalam polemik stafsus ini semakin kuat. Dalam kondisi seperti saat ini, seharusnya negara lebih dari itu, Stafsus perlu diringkas," pungkasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.