Di tengah rakyat yang masih berjibaku dengan resiko penularan yang tinggi hingga beban ekonomi, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai apa yang dilakukan DPR RI itu merupakan suatu keangkuhan dan sangat tidak etis.
Manajer Kampanye Pangan, Air, dan Ekosistem Esensial Kelas Walhi Wahyu A Perdana menyebutkan, dalam kondisi krisis dan pandemik seperti saat ini, maka tindakan prioritas harus ditujukan terutama tenaga kesehatan dan para relawan.
"Pada saat yang sama kita belum pernah mendapatkan kepastian berapa banyak ketersediaan rapid test, kami yakin bahwa skala prioritas pertama bukan pada anggota dewan," ujar Wahyu Perdana melalui keterangan tertulisnya, Selasa (24/3).
Selanjutnya, kata Wahyu, dalam kondisi krisis maka tindakan–tindakan strategis harus diutamakan. Kelompok rentan harus didahulukan khususnya orang dalam pengawasan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) yang belum dites.
"Kami percaya bahwa kerentanan anggota dewan berbeda jauh dengan rakyat yang masih terpaksa harus bekerja dan berjejalan di angkutan umum, sebab belum ada kepastian ekonomi, maupun bekerja pada sektor informal yang mengandalkan pemasukan harian," jelasnya.
Walhi, lanjutnya, meminta berhenti memberikan privilage pada elit. Meskipun para anggota dewan tersebut berdalih membiayai sendiri semua rapid test itu.
"Ditengah keterbatasan jumlah alat dan akses, di tengah semua negara juga berlomba memenuhi kebutuhannya, maka uang saja tidak cukup tanpa akses, dan privilage politik yang mereka miliki," pungkasnya.
DPR RI mewacanakan melakukan tes Covid-19 yang akan dilakukan kepada para dewan sekaligus dengan sanak keluarganya. 
BERITA TERKAIT: