"Salah satu fungsi DPR adalah pengawasan. Hal ini sudah dijalankan DPR dalam memitigasi Covid-19. Masalah utamanya adalah
response rate dari pemerintah terbilang rendah sekali. Bahkan terkesan saling tunggu," ucap peneliti senior Institut Riset Indonesia (Insis), Dian Permata kepada redaksi, Kamis (12/3).
Lulusan magister Universitas Sains Malaysia ini pun memberikan contoh rendahnya respons pemerintah atas Covid-19.
"Sebagai contoh, soal evakuasi mahasiswa dan WNI yang ada di Wuhan. Proses evakuasi sangat berliku dan rumit," jelasnya.
Tidak hanya itu, protokol Covid-19 pun juga sangat lambat karena baru muncul pada awal Maret 2020. Padahal corona sudah ada sejak Desember 2019.
"Ide tersebut terbilang sangat ketat. Karena pintu gerbang perbatasan wilayah NKRI ini luas sekali. Pemerintah juga amnesia bagaimana dulu saat memitigasi sars, mers, dan flu burung," kata Dian.
"Harusnya, kejadian tiga tersebut dijadikan
role model apabila terjadi situasi tak menentu. Menterinya Jokowi gak
gercep (gerak cepat)," pungkas dia menambahkan.
BERITA TERKAIT: