Pasalnya, persoalan yang membelit perusahaan asuransi plat merah ini tidak lepas dari kinerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang payah. Jika OJK bekerja dengan baik, maka Jiwasraya tidak akan merugi dan gagal bayar polis hingga Rp13,4 triliun.
Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Didik J Rachbini mengamini pendapat tersebut.
"Jadi kasus-kasus sebelumnya, penjebolan-penjebolan kaya begini itu sudah jamak, ada indikasi mirip-mirip Century," ujar Didik saat dihibungi
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (9/1).
Didik juga mengatakan, OJK sebagai lembaga pengawas keuangan tidak cermat dalam melihat laporan audit Jiwasraya yang diduga palsu.
"Itu kan penyimpangan Rp. 13,7 triliun, itu barang yang sama dengan gajah segudang, barang gede banget. Jadi kalau OJK tidak melihat itu sama dengan rabun dekat," katanya.
Selain itu, mantan Anggota Fraksi PAN DPR RI ini juga memperhatikan pola penanganan pemerintah atas kasus Jiwasraya ini.
Menurutnya, pemerintah masih belum memperlihatkan keseriusan untuk menyelesaiakan masalah ini. Begitupun DPR yang dikabarkan bakal mendorong penyelesaian kasus Jiwasraya lewat Pansus.
Untuk itu, Didik memiliki dua kesimpulan atas kasus yang merugikan 17.000 orang warga negara Indonesia (WNI) dan 474 warga negara asing (WNA) asal Korea Selatan, yang menjadi nasabah JS Saving Plan.
"Kalau ini pemeriksaan lancar, berarti ini masalah kriminal tingkat biasa. Tapi kalau ini berlama-lama kriminal tingkat tinggi terkait politik," pungkasnya.
Kasus megakorupsi Jiwasraya yang kini ramai diperbincangkan, disebut-sebut memiliki kemiripan yang sama dengan skandal Bank Century. 
_Ist.jpeg)
.jpeg)
BERITA TERKAIT: