Wakil Ketua Komisi I DPR Teuku Riefky Harsya menekankan, supaya BAKTI memiliki perencanaan yang matang dalam membangun infrastruktur teknologi informasi (TI) di Indonesia.
“Dalam berbagai kesempatan, Komisi I DPR RI mengingatkan BAKTI untuk membuat perencanaan pembangunan infrastruktur TIK dengan pola pendanaan yang tepat,†kata Riefky kepada wartawan, Senin (6/1)
Dalam beberapa laporan, BAKTI Kominfo disebutkan tidak memiliki cukup dana untuk membangun jaringan backhaul dan akses pasca menyelesaikan backbone Palapa Ring.
Politisi Partai Demokrat ini menyebutkan, dana BAKTI berasal dari kontribusi KPU/USO Penyelenggara Telekomunikasi yang besarnya 1,25 persen dari pendapatan kotor tahunan penyelenggara telekomunikasi.
Padahal BAKTI memiliki sejumlah program, diantaranya Palapa Ring yang sudah selesai pengerjaannya namun belum terutilisasi, pembangunan BTS, penyediaan akses internet dan penyiapan satelit multi fungsi bernama SATRIA.
Menurutnya, dalam berbagai kesempatan RDP Komisi I DPR RI dengan BAKTI, telah dijelaskan bagaimana sumber pembiayaan BAKTI dan pola kerjasama yang dilakukan terkait pembangunan infrastruktur TIK.
Perlu dicermati bersama agar pembiayaan program BAKTI jangan sampai nantinya malah membebani APBN.
“Kontribusi USO Indonesia ditempatkan sebagai driver pembangunan infrastruktur telekomunikasi di wilayah non-feasible mengingat hanya 0,02 persen dari PDB Nasional,†jelasnya.
Sejauh ini, Komisi I DPR RI secara berkala telah melakukan monitoring melalui RDP dengan BAKTI untuk mengawasi kinerja BAKTI dan akan mengevaluasi program BAKTI secara berkala. Khususnya yang membutuhkan anggaran besar seperti SATRIA.
â€Bila nantinya ada hal-hal yang sekiranya kurang pas, maka kami akan mengklarifikasi hal tersebut dalam forum rapat di Komisi I DPR RI,†pungkasnya.
Komisi I DPR RI mengingatkan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) soal pengelolaan anggaran. 
BERITA TERKAIT: