Termasuk Menteri Keuangan, Ini 7 Pos Kementerian Yang Perlu Diganti Jokowi

Padahal, saat berkampanye untuk menjadi presiden pada 2014 silam, Jokowi punya keyakinan ekonomi Indonesia bisa mencapai angka 7 persen. Faktanya, masih jauh panggang dari api.

Terkait hal ini, pengamat politik ekonomi Ichsanuddin Noorsy menyebut ada ada tujuh pos kementerian yang perlu dirombak Jokowi dalam menyusun kabinet jilid 2.

Pertama, pos keuangan. Kedua, pos perdagangan. Ketiga, pos perindustrian. Keempat, pos ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral). Kelima, pos pertanian.

"Nah, yang terakhir adalah PU dan Badan Pertanahan Nasional. Kenapa itu penting? Karena tata ruang itulah yang menentukan apakah Anda bicara perencanaan pembangunan yang berpihak kepada domestik atau hanya kepada kepentingan bisnis," ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (17/10).

Sebab tata ruang wilayah berhubungan dengan banyak kementerian. Mulai Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, sampai Kementerian Pertanian.

Untuk itu, pos-pos tersebut harus diisi oleh orang-orang yang punya integritas dan kredibilitas tinggi. Sehingga bisa mendukung program Jokowi dalam meningkatkan ekonomi Indonesia.

"Tidak mungkin tujuh kunci itu diserahkan kepada orang yang menunjukkan itu (memanfaatkan) sebagai mesin bagi kekuatan partainya," pungkasnya.