Namun berbeda dengan khalayak yang menilai rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo diperlukan demi meredam polarisasi pasca pilpres, Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu justru menilai rekonsiliasi sebagai kata-kata kotor.
“Hari ini kalau kita ngomong rekonsiliasi, itu is
a dirty word, kata-kata yang kotor. Saya mohon maaf,†tegasnya saat menjadi narasumber di acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (9/7).
Pernyataan pria yang akrab disapa RR itu bukan tanpa alasan. Selain makna dari rekonsiliasi yang banyak diartikan sebagai bagi-bagi kursi, Rizal menilai kata tersebut tidak pas.
Sebab, proses rekonsiliasi membutuhkan pengakuan kebenaran dari kedua pihak yang berkonflik terlebih dahulu. Setelah ada pengakuan, maka proses rekonsiliasi bisa dijalankan.
Dia mencontohkan kasus rekonsiliasi yang dilakukan mantan pemimpin Afrika Selatan, Nelson Mandela. Kala itu, semua yang melakukan kejahatan kemanusiaan dan rasial harus menyampaikan pengakuan di depan publik terlebih dahulu.
Setelah melakukan pengakuan, publik lalu memaafkan para pelaku. Hasilnya, kini Afrika Selatan dapat hidup damai antara kulit hitam dan putih.
“Ini kita (ujug-ujug) rekonsiliasi,
truth-nya nggak ada,†tegas mantan Menko Kemaritiman itu.
Lebih lanjut, dia menilai proses rekonsilasi bukan hal fundamental yang harus dilakukan, yaitu langkah pemerintah menjawab tantangan-tantangan lima tahun mendatang.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Wacana rekonsiliasi yang terus mengemuka pasca Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan pemenang pilpres turut disoroti tokoh nasional, DR Rizal Ramli. 
