Tudingan itu disampaikan Hercules saat tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu, 11 November 2026.
Kedatangan Hercules KPK dalam rangka memenuhi panggilan tim penyidik KPK sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
"Kita mau kasih keterangan terkait urusan persoalan tanah Summarecon dan terkait juga pejabat-pejabat yang ditangkap sama Dirjen ATR dan pejabat Summarecon juga. Dan juga terkait uang yang kemarin saya balikin lewat tim kuasa hukum GRIB Jaya untuk kembalikan ke KPK," kata Hercules kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Rabu siang, 11 November 2026.
Hercules menerangkan, penyidik memanggilnya untuk menjelaskan asal-usul uang yang telah dikembalikan tersebut.
"Jadi hari ini kedatangan karena kita dipanggil untuk menjelaskan terkait uang itu sebenarnya asal-usulnya dari mana, dari mana. Makanya hari ini kita datang untuk menjelaskan terkait itu," ujarnya.
Namun, Hercules juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk kembali menyoroti dugaan perubahan status tanah seluas 65 hektare dari SHM menjadi HGB oleh Summarecon.
"Kalau masalah legalitas terkait akan kepemilikan yang pernah kujelaskan di ATR bahwa tanah 65 hektar itu sertifikat hak milik yang dirubah oleh Summarecon dijadikan HGB," tegasnya.
Hercules bahkan menyebut Summarecon sebagai perusahaan yang merusak hukum Indonesia. Ia juga menuding ada aparat penegak hukum (APH) yang memberikan perlindungan kepada perusahaan tersebut.
"Ini sangat-sangat luar biasa, sangat hebat sekali. Summarecon itu sangat-sangat perusak hukum Indonesia, ini termasuk salah satu pengusaha itu Summarecon," tegas Hercules.
"Di mana-mana memang begitu dia. Dia selalu karena banyak juga aparat-aparat penegak hukum yang mendekingin, ya yang mendekingin," sambungnya.
Tak hanya menyasar Summarecon, Hercules turut mempertanyakan peran ATR/BPN dalam proses perubahan status tanah tersebut.
"Termasuk BPN sendiri pun sama. Kok BPN itu bisa berani hak milik itu dirubah jadi HGB? Padahal orang-orang yang punyanya berteriak-teriak sampai lidahnya mau keluar dari mulut, napasnya mau habis, 'Pak itu punya saya, Pak, punya saya.' Karena perampok kelas kakap ini dilindungi oleh hukum," lontarnya.
Hercules menyatakan akan menghadapi pihak-pihak terkait dengan membawa bukti yang menurutnya konkret, termasuk sertifikat hak milik yang disebutnya telah diubah menjadi HGB.
"Makanya hari ini kita akan menghadapi mereka dengan bukti-bukti kita yang konkret, yang lengkap yang tadi saya bilang, sertifikat hak milik dirubah menjadi HGB. Ini luar biasa," tandasnya.
Terkait dokumen yang akan disampaikan, Hercules menyebut tim kuasa hukumnya yang akan menjelaskan surat-surat tanah tersebut kepada penyidik KPK.
"Oh, itu nanti, mungkin terkait dokumen-dokumen tanah, apa bukan dokumen-dokumen, surat-surat tanah ya. Yang hak milik dirubah sama Summarecon menjadi HGB. Nah, itu nanti tim kuasa hukum-lah yang nanti jelaskan itu," pungkasnya.
Pantauan RMOL, Hercules didampingi puluhan orang mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, sekitar pukul 10.22 WIB. Dia pun langsung menuju ruang pemeriksaan di lantai dua pada pukul 10.31 WIB.
Sebelumnya, KPK menerima penyerahan uang Rp800 juta dari pihak kuasa hukum Hercules pada Kamis, 15 Oktober 2026. Uang tersebut diduga berkaitan dengan dana yang diterima Hercules dari PT Summarecon dalam konteks pengelolaan lahan di Kabupaten Bogor. Yang dimaksud pun langsung dilakukan penyitaan oleh tim penyidik.
Perkara ini diawali dengan kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Senin, 14 September 2026. Dalam kegiatan tersebut, tim KPK mengamankan 19 orang dari wilayah Jabodetabek.
Dari rangkaian OTT tersebut, KPK mengamankan sejumlah barang bukti berupa BBE hingga uang tunai senilai kurang lebih Rp106,3 miliar.
Uang tersebut antara lain ditemukan di rumah Arif dalam beberapa koper berwarna merah, terdiri dari Rp31,86 miliar, 2.611.500 dolar Amerika Serikat, 1.974.500 dolar Singapura, 910 Riyal Arab Saudi, dan 981 Ringgit Malaysia. Selain itu, KPK menemukan uang tunai Rp896 juta di rumah Rizal Pahlevi, Rp8 juta di rumah Zimamanun, serta Rp49,5 juta di rumah Sontang.
Setelah ditemukan adanya dugaan peristiwa pidana dan kecukupan alat bukti pada tahap penyidikan, KPK kemudian menetapkan delapan orang sebagai tersangka, yakni Lampri selaku Dirjen PPTR Kementerian ATR/BPN, Sontang Coin Manurung selaku Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor I, Adrianto Pitojo Adi selaku Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk.
Selanjutnya pihak swasta yang juga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, yakni Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Erwin, dan Muhammad Fakhry. Serta seorang pihak swasta yaitu Rizal Pahlevi. Mereka langsung ditahan di Rutan KPK cabang Gedung Merah Putih sejak 15 September 2026.
Dalam konstruksi perkara, kasus ini bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang dikelola Summarecon di Kabupaten Bogor.
Sebagian tanah tersebut diduga masih bermasalah atau bersengketa dengan sejumlah pemilik atau ahli waris sebelumnya yang diduga memegang SHM atas tanah-tanah tersebut.
Para pemilik tanah atau ahli waris kemudian mengajukan gugatan ke PTUN Bandung atas penerbitan sembilan SHGB Summarecon. Kantah Bogor kemudian mengundang ahli waris untuk mediasi. Ahli waris selanjutnya mengajukan blokir atas SHGB Summarecon, sementara gugatan di PTUN Bandung dicabut.
Dalam perkembangannya, terjadi komunikasi antara Yaser selaku perantara pihak Summarecon dengan Erwin selaku orang kepercayaan Nusron Wahid. KPK menduga Sontang tidak bersedia membuka blokir dan melakukan pemecahan HGB tersebut kecuali mendapat arahan dari atasannya.
Yaser dan Rizal kemudian mendekati Erwin agar membantu berkomunikasi dengan Sontang untuk pembukaan blokir dan pemecahan HGB.
Pada awal Agustus 2026, diperoleh informasi bahwa untuk pembukaan blokir dan atau penerbitan sertifikat tanah Summarecon, Sontang melalui Erwin meminta fee dengan kode "dua" yang diduga sejumlah Rp2 miliar.
Pihak Summarecon kemudian hanya menyanggupi Rp1,5 miliar karena diduga masih ada pihak-pihak lain yang akan mendapatkan "fee broker" dari pengurusan tersebut.
Pada 27 Agustus 2026, Adrianto Pitojo melalui Yaser dan Rizal diduga menyerahkan uang Rp1,5 miliar kepada Erwin. Dari uang tersebut, Erwin kemudian diduga menyerahkan Rp200 juta kepada Sontang di sebuah kafe di Jakarta Selatan untuk fee pembukaan blokir dan pemecahan HGB atas pihak Summarecon.
Selain dugaan suap pengurusan HGB Summarecon, KPK juga menemukan dugaan penerimaan lainnya atau gratifikasi terkait mutasi-promosi jabatan dan pelayanan pertanahan lainnya.
Dalam perkara pengurusan HGB atas tanah yang dikelola PT Bela Parahiyangan Investindo, KPK menduga perusahaan tersebut memberikan "uang pengurusan" kepada Erwin sebesar Rp2,1 miliar. Dari jumlah tersebut, Erwin diduga menyetorkan Rp1,8 miliar kepada Arif.
KPK juga menemukan dugaan penerimaan lainnya yang dilakukan Lampri bersama Arif sejumlah Rp8 miliar yang ditemukan dalam sembilan koper berwarna merah bertuliskan nama Lampri.
Selain itu, penyidik menemukan setoran tunai Rp10 miliar pada 7 September 2026 dari mutasi rekening Arif. KPK masih mendalami asal-usul, peruntukan, dan aliran uang tersebut.
Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu Jaya (GRIB Jaya), Hercules Rosario Marshal melontarkan tudingan keras terhadap PT Summarecon Agung Tbk. Ia menyebut perusahaan properti tersebut sebagai perusak hukum Indonesia karena diduga mengubah sertifikat hak milik (SHM) atas tanah seluas 65 hektare menjadi Hak Guna Bangunan (HGB). .jpeg)
BERITA TERKAIT: