Presiden Prabowo Subianto masih harus menyiapkan dua nama calon wakil presiden untuk diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Pengamat politik Hendri Satrio menilai, proses pergantian wakil presiden akan membutuhkan tahapan politik dan konstitusional. Merujuk Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, MPR harus menggelar sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua nama yang diusulkan presiden.
Meski demikian, Hensa berpandangan pengunduran diri Gibran setidaknya dapat mengakhiri satu dari sejumlah ketidakpastian yang belakangan memenuhi ruang publik.
Masyarakat selama ini dihadapkan pada berbagai polemik, mulai dari persoalan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo, riwayat pendidikan Gibran, hingga isu penyadapan.
Seiring mencuatnya isu ini, bursa calon pengganti Gibran mulai ramai dibicarakan. Hensa menyebut kriteria utamanya adalah sosok yang tidak akan menjadi pesaing Prabowo pada Pilpres 2029.
"Saya melihat kriteria yang pertama, tidak akan menjadi pesaing presiden di 2029. Karena tidak akan menjadi pesaing presiden, maka presiden akan mencari tokoh-tokoh yang satu adalah tidak punya ambisi untuk jadi presiden. Yang kedua, setia, loyal, mendampingi presiden," ujar Hensa, Rabu, 11 November 2026.
Merujuk pada kriteria, Hensa melihat kemungkinan besar Prabowo akan memilih calon dari internal Gerindra atau kalangan non-partai yang diperkirakan tidak berambisi menjadi presiden.
Dari internal Gerindra, nama yang santer disebut antara lain Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Menko PMK Sugiono, Kepala BGN Sudaryono, dan Mensesneg Prasetyo Hadi. Dari kalangan nonpartai, muncul nama Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya dan Rosan Roeslani, yang kini memimpin Danantara.
Pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jika benar terjadi, tidak serta-merta mengakhiri persoalan politik yang berkembang. 
BERITA TERKAIT: