Menurutnya, politik Gibran dinilai tidak sepenuhnya lahir dari proses panjang pembentukan kepemimpinan, melainkan merupakan bagian dari ambisi politik sang ayah, yakni Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Menurut Didik, fenomena Gibran merupakan persoalan demokrasi dan politik yang serius. Sebab, posisi Gibran merupakan untuk mempertahankan pengaruh kekuasaan Jokowi setelah masa jabatannya berakhir.
"Yang menjadi aktor utama adalah ayahnya, bukan dirinya. Gibran hanyalah derivasi dari ambisi sang aktor utama tersebut, dan menjadi bagian dari permainan politik Indonesia dan demokrasi yang masih compang-camping," tutur Didik kepada Kantor Berita Ekonomi dan Politik RMOL, Kamis, 12 November 2026.
Didik menjelaskan, eksperimen politik tersebut mulai terlihat pada penghujung masa pemerintahan Jokowi. Setelah upaya memperpanjang masa kekuasaan melalui wacana tiga periode tidak berhasil, muncul strategi untuk mempertahankan pengaruh politik melalui anggota keluarga.
Praktik tersebut, menurutnya, merupakan bentuk kekuasaan pasca kekuasaan, yakni ketika seorang pemimpin yang telah menyelesaikan masa jabatan konstitusionalnya masih berupaya mempertahankan pengaruh melalui jaringan politik, partai, maupun orang-orang dekatnya.
Didik menilai langkah Jokowi mempertahankan pengaruh politik melalui Gibran dan sejumlah figur yang ditempatkan dalam pemerintahan berpotensi menciptakan pusat kekuasaan tandingan bagi presiden yang sedang menjabat.
Ia juga menyoroti persoalan pewarisan kekuasaan melalui politik dinasti. Menurut Didik, praktik tersebut menjadi salah satu penyakit demokrasi karena berpotensi menyimpang dari prinsip-prinsip konstitusi.
"Praktik politik dan pewarisan kekuasaan seperti ini menjadi bagian dari penyakit demokrasi karena jalur yang dipilih menyelingkuhi konstitusi," tegasnya.
Lebih jauh, Didik menilai Gibran tidak memiliki rekam jejak perjuangan politik yang panjang sebagaimana para tokoh pendiri bangsa seperti Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, dan Agus Salim.
Ia membandingkan proses pembentukan kepemimpinan para tokoh tersebut dengan Gibran yang memperoleh posisi politik tinggi dalam waktu relatif singkat.
Didik juga menyinggung Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden yang membuka jalan bagi pencalonan Gibran pada Pilpres 2024.
Menurutnya, perubahan persyaratan tersebut menjadi salah satu contoh bagaimana kepentingan keluarga penguasa dapat bersinggungan dengan institusi konstitusional negara.
Selain persoalan konstitusi, Didik menekankan pentingnya etika politik dalam proses memperoleh kekuasaan. Ia mengingatkan bahwa kemenangan elektoral dan legitimasi hukum tidak serta-merta menghapus persoalan etika yang muncul selama proses politik berlangsung.
"Gibran memang memperoleh kemenangan elektoral yang bisa memberikan legitimasi hukum dan demokratis. Tetapi ada masalah etika politik, yang menjadi tanggungan proses demokrasi yang tuna etika tersebut," jelasnya.
Didik berpandangan, demokrasi tidak cukup hanya diukur dari keberhasilan seseorang memenangkan pemilihan umum. Demokrasi juga harus menjamin kesetaraan kesempatan, netralitas kekuasaan, serta keadilan dalam kompetisi politik.
Ia menilai, ketika kekuasaan negara dan institusi demokrasi diduga dimanfaatkan untuk kepentingan politik keluarga, maka kualitas demokrasi akan mengalami kemunduran.
Pada akhirnya, Didik menilai Gibran menghadapi beban legitimasi politik yang berat. Sebab, posisi yang diperolehnya tidak hanya menjadi persoalan kapasitas kepemimpinan pribadi, tetapi juga terkait kontroversi mengenai cara kekuasaan tersebut diwariskan.
"Fenomena ini harus menjadi pelajaran penting bagi perjalanan demokrasi Indonesia agar kekuasaan tidak dijadikan instrumen untuk mempertahankan kepentingan keluarga maupun kelompok tertentu," demikian Prof. Didik menambahkan.
Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini menilai, mundurnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi pelajaran penting bagi demokrasi dan politik Indonesia. 
.jpg)
BERITA TERKAIT: