Sebab, langkah ini bisa mampu meredam ketegangan politik nasional yang sudah berlarut-larut pasca-perdebatan hukum dan konstitusional terkait polemik ijazah yang sebelumnya telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
?"Kami sudah memprediksikan, Gibran lebih memikirkan kepentingan bangsa dan negara, dengan cara mundur sebelum dimakzulkan. Begitu Gibran mundur sebagai wapres, persoalan bangsa untuk urusan ijazah yang sudah berlarut-larut ini, sudah selesai," kata Rio Capella usai memimpin konsolidasi tim task force DPP Hanura bersama jajaran Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Hanura se-Provinsi Papua Pegunungan, di Wamena, Papua Pegunungan, dikutip Rabu malam, 11 November 2026.
Maka dari itu, Rio mengatakan Partai Hanura mengajak seluruh elit politik dan komponen bangsa, untuk menyudahi perdebatan serta kembali merajut persatuan.
"Sumbangsih pemikiran dari semua pihak, termasuk dari para mantan pemimpin negeri, tetap diperlukan untuk membawa Indonesia menatap masa depan yang lebih baik," imbuhnya.
Ke depan, sambung dia, Partai Hanura pun mendorong Presiden Prabowo Subianto segera memproses pengisian kekosongan posisi wakil presiden sesuai koridor konstitusi.
Sebab, Presiden memiliki waktu 60 hari untuk mengajukan dua nama calon kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
"Mengingat kompleksitas tantangan bangsa yang membutuhkan kehadiran kepemimpinan penuh di tingkat eksekutif, saya yakin pengunduran diri itu segera diproses," pungkasnya.
BERITA TERKAIT: