Pimpinan DPR periode 2019-2024 akan diisi oleh parpol dengan raihan kursi terbanyak di Parlemen. Yaitu berurutan, PDIP (128 kursi), Partai Golkar (85 kursi), Partai Gerindra (78 kursi), Partai Nasdem (59 kursi), dan PKB (58 kursi).
Ketentuan itu sudah diatur dalam UU 2/2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Sekarang, tinggal menunggu siapa nama atau figur yang diusung lima parpol itu untuk menuduki kursi pimpinan DPR.
Beda dengan DPR, diprediksi perebuatan pimpinan MPR akan berlangsung dinamis. Pemilihan pimpinan MPR dilakukan dengan sistem paket.
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Supratman Andi Atgas mengatakan pemilihan pimpinan MPR bakal ramai. Hal itu akan bertambah ramai jika tidak tercapai musyawarah untuk mufakat.
Menurut Supratman, awalnya Baleg hendak membuat dalam UU MD3 pemilihan pimpinan MPR berdasarkan raihan kursi partai. Hanya saja, di MPR itu ada kelompok DPD sehingga pemilihan diputuskan lewat sistem paket.
Jelas dia secara logika kemungkinan akan ada dua paket pimpinan MPR yang akan bertarung nanti. Dia menjelaskan berdasar UU MD3 pula satu fraksi boleh mengajukan seorang calon untuk bergabung dalam satu paket pimpinan MPR.
Artinya, hanya empat fraksi yang bisa mengajukan masing-masing satu calon, karena satu lainnya akan diisi oleh DPD. Soal mau jadi ketua ataupun wakil ketua itu nanti di dalam pertarungan dan terbentuknya sebuah paket.
Supratman mengatakan, dengan hanya empat fraksi yang bisa mengirimkan nama calon pimpinan, maka kemungkinan peta koalisi partai politik baik yang ada di BPN Prabowo-Sandi dan TKN Jokowi-Maruf akan mencair.
Ditambahkannya, bisa saja peta koalisi untuk pimpinan MPR ini ditentukan dengan melihat ke mana DPD akan berlabuh. Dia yakin konstelasi akan berubah. Sebab, saat ini belum terlihat tokoh sentral yang bisa menyatukan anggota DPD terpilih yang baru atau periode 2019-2024.
"Pasti akan terjadi kelompok-kelompok juga. Nah, itu akan sangat berpengaruh terhadap paket yang akan terbentuk di MPR," ujar Supratman beberapa waktu lalu.
Lima kursi pimpinan DPR masing-masing satu ketua dan empat wakil ketua otomatis menjadi hak partai politik pemenang pemilu dengan raihan kursi terbanyak. 
BERITA TERKAIT: