Di mana, kebijakan yang sudah ditetapkan harus berfungsi sebagai tanda komitmen.
Hal itu disampaikan Kepala Program Studi Magister Ilmu Hubungan Internasional Universitas Paramadina Shiskha Prabawaningtyas dalam diskusi Evaluasi Kinerja Dipomasi Pemerintahan Presiden Jokowi di Paramadina Graduate School, Jakarta, Jumat (29/3).
"Kita me-refer pada pemerintahan sebelumnya, kita bicara tentang nawacita. Mungkin kalau saya melihat isu tentang diplomasi maritim identitas sejauhmana kemudian apa yang sudah dilakukan dan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Seringkali persoalan kebijakan adalah persoalan keberlanjutan policy," jelasnya.
"Kalau kemudian kita sudah dalam tahap negara kepulauan terbesar, negara maritim dan ketika di negara ke pemerintahan Jokowi sudah menjadi prioritas utama harusnya kita pastikan policy itu sudah on going. Jangan nanti perubahan pemerintahan policy-nya tidak berjalan, isu keberlanjutan tentang diplomasi masih harus diperkuat," papar Shiskha.
Dia juga mengkritik bahwa pemerintah Indonesia harus tetap fokus dalam diplomasi ekonomi di masa depan. Terlebih dengan kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mempengaruhi ekonomi dunia.
"Kalau kita bicara soal diplomasi ekonomi ada perubahan konselasi sekarang, kondisi AS lagi seperti itu. Jadi saya kira isu-isu tentang sejauhmana kemudian fokus diplomasi ekonomi ke depan," jelas Shiskha.
Keterlibatan aktif Indonesia juga harus diperhatikan. Komitmen Indonesia untuk perdamaian harus diperkuat, dan fokus komitmen perdamaian tersebut bukanlah untuk kepentingan nasional.
"Komitmen kita tentang isu Palestina, komitmen kita terkait penyelesaian konflik, terorisme, bagaimana komitmen kita harus diperkuat. Dan kritik terbesar seringkali kebijakan luar negeri itu adalah dari kepentingan nasional," imbuh Shiskha.
Kebijakan keberlanjutan atau policy menjadi hal penting yang harus dilakukan pemerintah Indonesia dalam melaksanakan diplomasi. 
.jpg)
.jpg)
