Demikian disampaikan pengamat politik senior Muhammad AS Hikam saat menjadi pembicara seminar kebangsaan bertajuk "Bersatu Dalam Kebhinnekaan untuk Mewujudkan Cita-cita Proklamasi di Tahun Politik" di Hotel Grand Setiakawan, Solo, Jawa Tengah, Sabtu kemarin (23/3).
Mantan Menteri Riset dan Tekonologi era pemerintahan Abdurrahman Wahid tersebut mengatakan, GMNI dan organisasi mahasiswa lainnya bersama elemen pro demokrasi memiliki andil besar dalam meruntuhkan rezim otoriter pada 1998. Namun demikian, pasca-reformasi terjadi dinamika perubahan gerakan mahasiswa. Ada kecenderungan penurunan semangat dan kiprah mereka untuk mengawal demokrasi.
Bahkan dalam menghadapi berbagai kekuatan intoleransi dan radikalisme, terjadi kemunduran dalam semangat perlawanan. Sehingga kekuatan pendukung intoleransi seakan tak terbendung.
"Untuk itu, kegiatan intelektual dan aktivisme pro demokrasi harus digiatkan seperti masa 1990-an. Kendati saat ini demokratisasi telah berlangsung lebih dari dua dasawarsa tetapi bukan berarti konsolidasi demokrasi telah berlangsung efektif. Justru saat ini ada tanda-tanda inersia politik yang akan berdampak mengurangi kualitas demokrasi," kata Hikam.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Ekskutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menyatakan, tren politik identitas yang mengeksploitasi Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA) cenderung meningkat di tahun politik. Menurut dia, hal ini telah menggerus nilai-nilai kebhinnekaan yang dapat mengancam keutuhan bangsa.
Dia menyebut ada pihak yang sengaja melakukan politisasi SARA untuk menciptakan polarisasi pemilih. Tujuannya untuk membentuk sentimen negatif kepada kandidat yang menjadi sasaran isu SARA. Di sisi lain untuk menggiring masyarakat agar memilih kandidat tertentu.
Selain itu, lanjut dia, ada upaya sistematis dari pihak tertentu yang sengaja menciptakan situasi keruh dengan melalukan berbagai intimidasi dan teror untuk menciptakan ketakutan masyarakat seperti kasus pembakaran mobil dan sepeda motor sebagaimana yang terjadi di Solo, Temanggung, Semarang dan di sejumlah daerah. Di sisi lain, berbagai informasi palsu
(hoax) dengan konten SARA dan isu-isu berbau politik lainnya diproduksi dan dihamburkan ke ruang publik.
"Berbagai fenomena tersebut harus dilawan dengan tegas oleh GMNI bersama-sama dengan masyarakat dan berbagai kekuatan pro demokrasi lainnya. Ini adalah cara politik kotor yang merusak peradaban demokrasi," tegasnya.
Seminar kebangsaan ini digelar dalam rangka Dies Natalis GMNI ke-65 dan pelantikan pengurus DPC GMNI Surakarta. Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan organisasi Cipayung dan perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa.
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) harus tetap konsisten menjadi organisasi mahasiswa yang memperjuangkan demokrasi dan pengokohan nasionalisme di tengah menguatnya gerakan intoleransi bernuansa SARA. Pasalnya, gerakan intoleran dapat mengancam masa depan demokrasi dan kebhinnekaan. 
.jpeg)
BERITA TERKAIT: