Hal itu penting mengingat Indonesia belum bisa lepas dari politik adu domba atau
devide at impera, yang merupakan warisan kolonial Belanda.
Begitu kata peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro dalam diskusi Empat Pilar MPR RI bertema "Memaknai Perjuangan Pahlawan Nasional" di media center DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/11).
"Jadi partai politik tidak boleh lepas tangan dalam mewujudkan tujuan nasional, dalam konteks kita membangun SDM. Sebab kita merasakan kurang adalah membangun nilai-nilai. Mengapa ada politik
devide at impera, kita harus akui, mawas diri dan kita me-
review, apa yang kita lakukan," katanya.
Dia melanjutkan, partai politik harus ikut bertanggung jawab terhadap persoalan itu. Pasalnya, konstitusi memberikan payung yang sangat luar biasa kepada parpol untuk menjadikan kader sebagai anggota legislatif, eksekutif baik di pusat maupun di daerah.
Kalau ada kader dan elit partai yang terlibat berbagai persoalan hukum, misalnya tindak pidana korupsi, maka tindakan itu menyimpang dari semangat para pahlawan.
"Ya ini menjadi persoalan dan pekerjaan rumah yang luar biasa untuk diperbaiki," tukasnya.
[ian]