Sandiaga Uno kemudian mengundurkan diri dari kursi Wagub DKI Jakarta untuk mengikuti kontestasi Pilpres 2019. Namun, Pemprov DKI harus menanggung hadiah tersebut melalui APBD.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi mengatakan, tidak menyetujui usulan dan program pemberian hadiah tersebut. Kecuali, dana dikeluarkan dari kantong pribadi Sandiaga Uno.
"Nggak setuju (dibebankan pada APBD)," kata Prasetyo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (12/9) minggu lalu.
Maksud Pras adalah bukan berarti setelah tidak menjabat wagub, Sandi dengan mudah menyerahkan beban janjinya kepada APBD. Seharusnya, kata Pras, Sandi tetap menunaikan janji tersebut, meski sudah resmi mundur.
"Pakai uang pribadi dia dong," ucapnya.
Prasetio menegaskan, pihaknya tidak segan mencoret usulan dana jika Pemprov DKI mengajukan usulan pembiayaan untuk hadiah umrah pendaftar OK OCE ke-40.000 tersebut.
"Ya kita lihatlah, kalau aturan menyalahi nggak kita kasih," ujar Prasetio.
Program OK OCE bukan hanya dikritik PDIP, tapi juga Nasdem. OK OCE dinilai sebagai program yang belum matang dan dilaksanakan terburu-buru sehingga terkesan asal jadi.
"Saya katakan berkali-kali, OK OCE adalah program yang belum matang dan langsung buru-buru di-launching. Gunanya sekadar hanya untuk memenuhi janji kampanye, waktu Pilkada lalu," ujar Politikus Nasdem, Bestari Barus, Senin (17/9).
Sebelumnya, Sandi telah bertemu dengan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) membahas program-program yang ditinggalkannya, termasuk OK OCE. Dari pertemuan tersebut Sandi menyerahkan tanggung jawab berupa hadiah umrah 40 ribu pendaftar OK OCE kepada Pemprov DKI Jakarta.
[lov]
Rencana Sandiaga Uno memberikan hadiah umrah kepada 40 ribu orang pendaftar One Kecamatan One Centre for Entrepreneurship (OK OCE) tuai kritik. Sebab, hadiah tersebut ditanggung melalui APBD menuai banyak kriritikan. 
