"Surat atau rekomendasi seperti itu banyak ke Pak Jokowi, tapi tidak akan mengikat beliau karena itu hanya rekomendasi. Saya kira itu sitatnya informasi biasa saja. Belum final lah. Kalau secara lembaga kan harus pleno dulu. Tidak akan mempengaruhi keputusan Pak Jokowi," kata pengamat politik senior Mohammad AS Hikam, Minggu (5/8).
PBNU dikabarkan telah menyodorkan empat nama bakal cawapres untuk pendamping Jokowi. Empat nama yang disodorkan adalah, Ketua Umum (Ketum) PBNU Said Aqil Siroj, Ketum MUI Ma'ruf Amin, Ketum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketum PPP M. Romahurmuziy.
Sementara nama Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD tidak disodorkan oleh PBNU. Kabarnya, Waketum PBNU Maksum Mahfudz menyerahkan rekomendasi nama-nama ini kepada Mensesneg Pratikno, Jumat (3/8). Sehari setelahnya, Sabtu (4/8), puluhan Kiai mendatangi PBNU dan meminta Kiai Said mendesak ke Presiden Jokowi dan memastikan Cak Imin menjadi cawapres.
Soal nama-nama yang diusulkan itu, AS Hikam yakin Jokowi akan cermat dan memperbandingkannya dengan Mahfud MD. Nilai plus Mahfud akan dilihat oleh Jokowi dalam mempertimbangkan cawapres pendampingnya.
"Pak Mahfud kita tahu tokoh yang sudah paripurna, tak hanya legislatif saja, eksekutif dan legislatif pernah diembannya. Diterima di luar NU, di kelompok akademisi dan organisasi lain bahkan agama lain. Beliau juga bekerjasama dengan Pak Jokowi di pemerintahan dengan baik di BPIP," papar mantan Menteri Negara Riset dan Teknologi era Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini.
Mahfud memang tak pernah meminta kepada struktural PBNU untuk dicalonkan dan direkomendasikan sebagai cawapres. Namun demikian, AS Hikam menilai, meski dukungan secara struktural kelembagaan penting, namun dukungan kultural Nahdliyin juga menjadi nilai positif untuk Mahfud MD.
"Tetapi dukungan warga nonstruktural atau warga kultural NU kepada Mahfud MD sangat tinggi. Saya yakin Pak Jokowi akan melihat ini," ujarnya.
[dem]
Rekomendasi bakal calon wakil presiden dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kepada Joko Widodo tidak terlalu istimewa. Usulan semacam itu wajar disampaikan oleh organisasi atau kelompok masyarakat kepada calon presiden. 
BERITA TERKAIT: