Kinerja Pangan Era Jokowi Spektakuler

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/'></a>
LAPORAN:
  • Senin, 02 Juli 2018, 18:59 WIB
Kinerja Pangan Era Jokowi Spektakuler
rmol news logo Kinerja pangan di era pemerintahan Joko Widodo banyak kemajuan. Kajian The Economist Inteligence Unit (EIU) menunjukkan Global Food Security Index-GFS atau peringkat ketahanan pangan Indonesia membaik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

"Dari 113 negara yang dikaji, pada tahun 2017 Indonesia menempati rangking ke 69 dengan skor 51,3 dan naik 0,2 poin dibanding pada tahun 2016 yang menempati posisi 71 dengan skor 51,1," demikian dikatakan Anggota Bidang Maritim dan Agraria, Pri Menix Dey, Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PBHMI) di Jakarta, Senin (2/7).

Pria jebolan sarjana IPB dan Koordinator Forum Alumni Independen (FAN) IPB itu juga mengatakan bahwa di era Jokowi-JK setidaknya sudah dicabut 210 regulasi yang menghambat program pertanian. Diantaranya pengadaan tender diubah menjadi penunjukan langsung sehingga penyediaan sarana produksi menjadi cepat dan lancar.

Selain itu juga dilakukan rehabilisasi infrastruktur air irigasi seluas 3,5 juta hektar, cetak sawah dan optimalisasi lahan lebih dari 1 juta hektar, mekanisasi alat pertanian secara besar-besaran sebanyak 300 ribu unit, penelitian teknologi benih juga berkembang pesat, menyediakan asuransi pertanian sebanyak 1 juta hektar pertahun dan program strategis lainnya.

"Hasilnya sangat nyata, dulu petani sering keluhkan benih, pupuk, air dan lainnya, sekarang relatif berkurang bahkan tidak ada keluhan," ungkap Menix.

Secara kasat mata dapat dirasakan, menurutnya dulu masyarakat keluhkan pasokan pangan langka dan harga tinggi saat Hari Besar Nasional yakni Ramadhan Lebaran, Idul Adha, Natal dan Tahun Baru. Namun di dua tahun terakhir terbukti pasokan ternyata cukup dan harga stabil.

"Kini inflasi terjaga, petani untung dan konsumen tersenyum," tegasnya.

Secara kuantitatif, lanjut Menix, kinerja pertanian dapat dilihat dari nilai produksi 2017 yang mencapai Rp 1,344 triliun atau naik Rp 350 triliun dari 2012. Kini tahun 2018 jumlah penduduk 265 juta jiwa atau bertambah 12,8 juta jiwa dari 2014 membutuhkan tambahan 1,7 juta ton beras terbukti dapat dipenuhi dari produksi sendiri.

Menix menegaskan lebih detil lagi dapat dilihat bahwa dulu selalu impor jagung pakan ternak 3,5 juta ton. Namun di tahun 2017 sudah tidak impor dan bahkan 2018 sudah ekspor jagung. Begitu pun dulu selalu impor bawang merah, sejak 2016 sudah tidak impor dan bahkan sejak 2017 sudah ekspor. Dulu pun impor cabai segar, sejak 2016 sudah swasembada.

"Untuk komoditas lain juga sudah ekspor ayam, ekspor telur, ekspor 62 ribu kambing dan lainnya. Volume ekspor, jenis komoditas, negara tujuan ekspor meningkat. Neraca perdagangan sektor pertanian 2017 surplus sekitar Rp 200 triliun," ungkapnya.

"Investasi pertanian 2017 Rp 45 triliun naik 14% pertahun," tambah Menix.

Ia menambahkan bila data BPS menyebutkan saat ini jumlah penduduk miskin dalam kurun waktu tiga tahun terakhir mengalami penurunan. dimana tahun 2015 terdapat 1,78 juta jiwa masyarakat miskin, kemudian tahun 2016 turun jadi 1,72 juta jiwa dan 2017 turun lagi sebanyak 16,31 juta jiwa.

"Artinya penurunan kemiskinan ini jelas akibat kebijakan pangan, karena penduduk di pedesaan sebagian besarnya adalah petani," jelas Menix.

Tak hanya soal kemiskinan, Menix juga mengingatkan bahwa data BPS yang dirilis tanggal 17 Mei 2018 lalu menyebutkan bila nilai ekspor komoditas pertanian mencapai 298,5 juta USD atau tumbuh 6,11 persen (month to month) dan 7,38 persen (year on year). Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) di sektor pertanian pada tahun 2017-2018 naik mencapai 4,41 persen.

"Capaian ini terjadi karena beberapa komoditas sudah swasembada alias tidak lagi impor. Adapun impor beras di tahun 2018 bukan karena kekurangan produksi, tapi produksi cukup," beber Menix.

"Buktinya selama beras impor sampe saat ini belum dikeluarkan di gudang dan selama Ramadhan hingga saat ini harga stabil. Kebijakan impor pun bukan dari Kementan, malah Kementan menolak," lanjutnya.

Terkait pendataan pangan, Menix meminta agar percayakan data kepada institusi yang kompeten, yakni BPS.

Dalam hal mewujudkan good governance pada era Jokowi-JK menurutnya Kementan telah meraih WTP dua tahun berturut-turut. Dimana di periode sebelumnya belum pernah WTP sekalipun. Selain itu Kementan juga memperoleh penghargaan sebagai kementerian terbaik anti gratifikasi dari KPK.

"Dalam hal bersih bersih internal telah dimutasi dan demosi 1.295 pegawai termasuk sebagian langsung dipecat. Ini kan bukti nyata reformasi mental aparatur," ucap Menix.

Kementan pun telah blacklist 5 importir bawang putih nakal dan 5 importir bawang bombai mini. Bersama KPPU telah menindak kartel daging sapi, ayam, telur, jagung dan lainnya, bersama Satgas Pangan menindak 782 kasus dan tersangka, termasuk kasus beras PT IBU.

"Masalah-masalah yang merugikan petani dan konsumen seperti ini kan sekarang disikat habis," tegas Menix.

Lebih lanjut Menix menjelaskan membangun secara keberlanjutan mutlak diperlukan. Kini sudah dimantapkan infrastruktur dasar pertanian termasuk pemanfaatan 1 juta lahan rawa lebak dan pasang surut teruma di Sumatera Selatan dan Kalimantan Selatan. Program lanjutan telah digalakkan program korporasikan kelompok tani sehingga menjadi lembaga ekonomi yang kuat, program bekerja memberantas kemiskinan di desa. Sehingga pada masa mendatang pertanian kokoh, tangguh dan berdaya saing.

"Bangsa ini kuat dibangun dengan optimisme dan sungguh-sungguh, yakin dengan program keberlanjutan seperti membangun rempah rempah guna mengembalikan kejayaan rempah masa lampau, pada 2 hingga 6tahun ke depan dikejar program swasembada bawang putih, gula industri, daging hingga pada 2045 menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia," tandas Menix.[dem]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA