Sekjen DPP PPP Arsul Sani menyebutkan diperlukan satu ketegasan dan komitmen dalam pemberantasan politik uang. Utamanya sesuai tata cara hukum yang berlaku.
"Perlu penegakan hukum yang lebih serius namun berbasis keadilan dan
due process of law yang benar," ujar Arsul kepada redaksi, Rabu (27/6).
Selain penegakan hukum, dia juga menyarankan kepada penyelenggara Pemilu dan partai politik untuk bisa memberikan kampanye positif tentang haramnya politik uang.
"Perlu juga kampanye masif secara nasional dengan konten yang menarik baik secara visual, tulisan atau dengan pesan audio tentang politik uang," jelasnya.
Kampenye menolak politik uang itu, lanjut Arsul, merupakan edukasi kepada peserta untuk tidak melakukan dan menjadi penilaian pemilih terhadap peserta Pemilu yang diduga menjadi pelaku penggunaan politik uang.
"Karena politik uang sebagai akar perilaku korup pejabat dan anggota legislatif yang terpilih," tukas anggota Komisi III DPR itu.
[rus]
BERITA TERKAIT: