Netralitas Penyelenggara Negara Titik Krusial Pilkada Berkualitas

Karena perbedaan pilihan menjadi sebuah keniscayaan dalam setiap pilkada maka stakeholder utama pilkada yaitu penyelenggara pilkada seperti Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu dan aparat negara yakni TNI/Polri dan ASN diharapkan mampu menjaga netralitas dan profesionalitasnya agar mampu menjadi jembatan bagi warga yang berbeda pilihan.

"Sebenarnya titik krusial sukses tidaknya gelaran pilkada ataupun pemilu adalah netralitas dan profesionalitas penyelenggara dan aparat negara. Jika netralitas dan profesionalitas mereka terjaga, otomotis wibawanya juga terjaga sehingga baik itu pasangan calon maupun para pemilih menaruh hormat dan tergerak ikut menjaga pilkada ini agar jujur dan demokratis," papar Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (25/6).

Menurut senator asal DKI Jakarta itu, kunci menjaga netralitas dan profesionalitas adalah mampu menjaga sikap untuk tidak melampaui apalagi melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Jika pemangku kepentingan utama mampu menjaga netralitas dan profesionalitas dalam pilkada maka pemilih dipastikan juga mampu menjaga sikap dan menerima apapun hasil pilkada.

"Tiap gelaran pilkada harusnya kita sambut dengan semarak dan penuh kegembiraan. Pilkada yang mengembirakan bisa hadir kalau semua stakeholder mulai dari penyelenggara, aparat negara, parpol, calon dan pemilih menjaga sikap," kata Fahira.

Untuk itu, dia berharap, gelaran Pilkada Serentak 2018 yang terlaksana di tahun politik atau menjelang Pemilu 2019 tidak hanya berlangsung tertib, aman, dan lancar, tetapi juga jujur, adil, dan demokratis.

"Kelancaran Pilkada Serentak 2018 sangat penting untuk kesukseskan Pemilu 2019. Kita semua tentu berharap, semua rangkaian pilkada di 171 daerah ini hingga nanti penetapan calon berlangsung jujur, adil, dan demokratis. Karena ini akan menjadi modal kita bersama untuk menatap Pemilu 2019," demikian Fahira. [wah]