Mendagri: Bhinneka Tunggal Ika Harga Mati

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/idham-anhari-1'>IDHAM ANHARI</a>
LAPORAN: IDHAM ANHARI
  • Kamis, 31 Mei 2018, 03:10 WIB
Mendagri: Bhinneka Tunggal Ika Harga Mati
Tjahjo Kumolo/Net
rmol news logo . Keberagaman yang ada di Indonesia sedang mengalami ujian. Itulah sebabnya seluruh elemen bangsa senantiasa diingatkan untuk bersatu-padu terus menjaga kebhinnekaan yang ada di tengah masyarakat.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan, Indonesia terdiri dari lebih dari 17 ribu pulau, lebih dari 13 ribu suku, banyak agama dan keyakinan.

"Itulah sebabnya, Bhinneka Tunggal Ika ini harga mati, inilah yang namanya NKRI," katanya dalam diskusi Forum Merdeka 9 tema "Merawat Keberagaman, Menangkal Terorisme dan Radikalisme" di Gedung Serbaguna, Kemenkominfo, Jakarta, Rabu (30/5).

Sejatinya, menurut Mendagri, Indonesia telah teruji sebagai bangsa yang senantiasa merawat keragaman. Dimana, sambung dia, Bhinneka Tunggal Ika menjadi semangat dan nilai yang menyatukan bangsa ini. Sejarah bahkan telah membuktikan bagaimana NKRI diuji. Dan hingga sekarang, NKRI tetap tegak berdiri.

Mendagri mengakui, akhir-akhir ini kebhinnekaan kembali diuji. Lantaran itulah, dia mengingatkan agar semua pihak waspada.

"Saya mengimbau semuanya untuk kembali mengikat kebhinnekaan, membangun komunikasi, serta memperkuat dan memperkokoh kembali NKRI tanpa memandang suku, agama, ras, dan antargolongan," tuturnya.

Mendagri menegaskan, Pancasila, NKRI, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika bisa dikatakan sebagai azimat bangsa. Ini adalah kekuatan sekaligus penanda kedaulatan. "Pancasila harga mati. Pun NKRI, dan Kebhinekaan. Tapi sejak Indonesia merdeka, banyak yang terus merongrong," katanya.

Upaya merongrong tersebut, menurut Mendagri, terkait pada tiga permasalahan yang memang masih dihadapi bangsa sejak merdeka 71 tahun lalu. "Tiga permasalahan itu terkait dengan sandang, pangan, dan papan," urainya.

Namun di era Presiden Joko Widodo, Mendagri mengatakan, pekerjaan rumah yang belum rampung itu senantiasa coba diselesaikan. Percepatan pembangunan dengan bertumpu pada pemerataan digenjot terus.

"Dalam mempercepat pembangunan, pemerintah mencermati kembali masalah-masalah yang berkaitan dengan kemiskinan, ketimpangan sosial, menyangkut lapangan pekerjaan, dan masalah pengangguran," katanya. [rus]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA