Politisi Perempuan Yang Loyal Harus Dapat Insentif Partai 


"Ini menutup peluang perempuan untuk mempengaruhi kebijakan parpol untuk pro kesetaraan gender," kata dosen Ilmu Politik FISIP UI  Sri Eko Wardhani, di hadapan peserta Pendidikan Kader Khusus Perempuan Nasional (PKKPN) Angkatan 1 PDI Perjuangan, di Wisma Kinasih, Depok.

Kader perempuan, kata dia, memiliki keunggulan loyalitas tetapi sering tidak menjadi faktor insentif untuk promosi. Karena itu, Dhani berharap partai menciptakan kebijakan afirmasi terkait dua hal yaitu ekonomi berupa bantuan keuangan dan politik yaitu agar perempuan diberi nomor-nomor yang berpeluang terpilih (electable) di dapil basis partai.

“Kebijakan affirmasi oleh UU hanya akan efektif jika digenapi dengan kebijakan affirmasi internal parpol,” ungkapnya.

Menurut Dhani, PDI Perjuangan paling berpeluang untuk menambah perempuan di parlemen di berbagai tingkat tetapi jangan karena proses natural (elektabilitas yang meningkat). PDI Perjuangan pun akan bisa mewujudkan politik berkeadaban apabila makin banyak perempuan di politik. Sekaranglah momentum tersebut.
 
Di tempat sama, Sekretaris Badiklatpus Eva K Sundari mengatakan, berdasarkan hasil Pemilu 2014 lalu tingkat keterpilihan kader perempuan di DPR memangmasih jauh dari harapan yakni sebanyak 97 perempuan atau 17,32 persen dari 560 kursi DPR yang diperebutkan 12 parpol peserta Pemilu 2014 di 77 daerah pemilihan.
 
Persentase itu jika dibandingkan dengan pemilu sebelumnya mengalami penurunan. Pada Pemilu 2009 yang juga menggunakan sistem proporsional terbuka atau suara terbanyak mencapai 18,3 persen (103 kursi). [ian]