Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (PRIMA) Sya'roni menilai keputusan parlemen salah besar dan harus dibatalkan.
"Dikaji dari perspektif apa pun Sri Mulyani tidak layak diganjar penghargaan oleh lembaga wakil rakyat. Lihat saja prestasinya, pertumbuhan ekonomi tidak beranjak dari 5 persen, utang menumpuk hingga Rp 4.636 triliun, dan yang terparah adalah terus ambruknya nilai tukar rupiah," kata Sya'roni kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat malam (9/3).
Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sudah hampir menyentuh Rp 14.000. Tidak hanya terhadap dolar AS, kata Sya'roi, rupiah juga loyo terhadap mata uang kawasan seperti yen Jepang, yuan China, dolar Singapura dan Baht Thailand. Selain itu, katanya, kebijakan yang dibuat Sri Mulyani di Kabinet Kerja juga tidak pro terhadap rakyat kecil. Contohnya, Sri mencabut berbagai subsidi.
Dia mempertanyakan kengototan Ketua DPR Bambang Soesatyo yang bersikeras memberikan penghargaan kepada Sri Mulyani. Mengingat banyak pihak yang sudah menyatakan penolakannya termasuk Wakil Ketua DPR Fadli Zon.
"Mestinya penghargaan diberikan kepada perempuan Indonesia yang paling berjasa kepada rakyat yaitu yang telah terbukti berjuang untuk kepentingan rakyat. Maka, ibu-ibu dari Kendeng, Jawa Tengah, yang berhari-hari menyemen kakinya di depan Istana lebih berhak menerima penghargaan dari DPR daripada Sri Mulyani," papar Sya'roni.
"Bisa diputar ulang bagaimana ibu-ibu tersebut melakukan aksinya di depan Istana Negara menolak pembangunan pabrik semen di Pati Jawa Tengah. Di bawah terik matahari dan guyuran hujan tidak ada yang beranjak dari depan Istana. Bahkan, salah satu peserta aksi, Ibu Patmi, meninggal dunia. Mereka inilah yang layak mendapatkan penghargaan dari DPR, bukan Sri Mulyani," sambung dia.
Selain itu, keputusan pemberian penghargaan kepada Sri Mulyani belum melalui Rapat Paripurna. Itu artinya keputusan tersebut hanya kemauan sebagian pihak saja. Buktinya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon dari Fraksi Partai Gerindra menolak pemberian penghargaan tersebut.
"Daripada menuai kontroversi di masyarakat, lebih baik penghargaan untuk Sri Mulyani dibatalkan saja. Bila DPR tetap ngotot itu artinya DPR telah melukai hati rakyat Indonesia," tukas dia.
[dem]
. Rencana pemberian penghargaan dari DPR kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai menteri perempuan yang dianggap berprestasi, dikritik. 
