Usul tersebut disampaikan Direktur Pusat Studi dan Pendidikan HAM Universitas HAMKA, Dr. Maneger Nasution.
"Kalau kita lihat kondisi darurat, banyak hal yang darurat di Indonesia. Darurat narkoba, darurat kekerasan seksual. Kalau dari pandangan kami ada kondisi-kondisi darurat yang memerlukan produk hukum seperti Perppu. Mungkin kondisi darurat yang sekarang narkoba dan LGBT yang paling utama," kata Sekjen PAN Eddy Soeparno di Jakarta, Jumat (26/1).
Namun demikian ia menegaskan terbit atau atau tidaknya Perppu berpulang pada Jokowi.
"Apakah sekarang diperlukan Perppu atau tidak ya diserahkan kembali pada pemerintah. Tapi kami mengimbau karena ini darurat. Ini tak menyangkut masalah satu dua orang, tapi SDM kita ke depan. Apalagi propaganda dan kampanye yang dilakukan relatif masif. Di Cianjur terjadi penggerebekan pesta LGBT, 1 hari mereka merekrut lima orang. Karena gerakan masif perlu ada upaya khusus untuk hentikan itu. Salah satunya melalui Perppu," tukasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi disarankan Manager Nasution menerbitkan Perppu untuk mengatasi persoalan LGBT yang belakangan muncul kian mengkhawatirkan.
Menurut dia, propaganda yang dilakukan kaum LGBT begitu masif dan mengancam moralitas bangsa. Perilaku mereka dijelaskannya mengancam Pancasila, UUD 45, Undang-Undang Perkawinan, dan moralitas bangsa.
"Ini luar biasa menyangkut masa depan peradaban kita. Itu kalau presidennya mau dan berani," tegas mantan Komisioner Komnas HAM ini.
[dem]
BERITA TERKAIT: