Publik Harusnya Berterima Kasih Kepada Zulhas

Sehingga, tidak terlalu penting sekarang ini mempertanyakan pernyataan Zulhas yang menyebut ada lima fraksi di DPR setuju legalisasi LGBT benar atau keliru.

Demikian disampaikan Direktur Pusat Studi dan Pendidikan HAM (Pusdikham) Universitas Muhammadiyah Prof Dr HAMKA (Uhamka ) Manager Nasution melalui pesan elektronik kepada redaksi, Selasa (23/1).

Dia menjelaskan di balik yang tersurat ada yang tersirat. Di balik yang tersirat ada yang tersuruk. Salah satu cara membaca pernyataan Zulhas soal LGBT adalah dengan tafsir tersuruk.

"Dengan metodologi tafsir tersuruk dapat dipahami bahwa Zulhas sedang ingin mengatakan kepada publik agar diskursus soal LGBT harus dibuka dan terbuka untuk umum. Dan, metode Zulhas itu nyatanya, anggota DPR yang terlibat dalam Panja RKUHP akhirnya keluar dari persembunyian dan mereka buka suara ke publik menyampaikan  bahwa keadaan di Panja begini, begono," kata Manager.

Bayangkan saja, katanya, bila Zulhas tidak menabuh pernyataan 'tersuruk' tersebut. Publik belum tentu mendapat informasi apapun apa yang terjadi di Panja RKUHP ketika mereka membahas soal LGBT.

Dalam catatan Wakil Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah ini, Zulhas adalah satu dari tidak banyak pejabat negara yang berani mengambil tanggung jawab merespons isu LGBT.

Sejak awal, sebagai Ketua MPR yang  bertanggung jawab mensosialisasikan konsensus bangsa, khususnya Pancasila dan UUDNRI tahun 1945, Zulhas termasuk yang konsisten mensosialisasikan bahwa legalisasi LGBT itu bertentangan dengan Pancasila, UUDNRI 1945, UU Perkawinan, dan moral bangsa.

"Ia seolah tak gentar mempertaruhkan jabatannya, meskipun ia disomasi. Sejatinya pejabat negara yang sevisi merapatkan barisan, bukan justru saling menohok," kata Manager.

Karena itulah, menurut Manager, publik sejatinya berterima kasih kepada keberanian dan konsistensi seorang Zulhas ketika merespons soal LGBT.

"Sekali lagi kalau bukan karena pernyataan Zulhas itu, bisa jadi publik terkicuh di yang terang," kata Manager yang juga Komisioner Komnas HAM 2012-2017, dan Alumni PPRA 55 Lemhannas RI.[dem]