Begitu disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon saat ditemui di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/1).
Meskipun pengangkatan maupun pemberhentian menteri merupakan hak prerogatif Presiden, namun kata Fadli, Jokowi tidak konsisten dengan keputusan yang telah diambilnya.
Fadli menambahkan bahwa apa yang sudah diucapkan oleh Jokowi berbeda dengan praktiknya.
"Kalau dulu presiden mengatakan tidak boleh rangkap jabatan dan sekarang boleh saya rasa kita bisa tahu apakah satu kata dengan perbuatan," jelasnya.
Seperti diketahui, dua menteri Kabinet Kerja merangkap jabatan di partai politik. Ketum Golkar Airlangga Hartarto dibiarkan Jokowi menjabat Menteri Perindustrian, dan Korbid Hubungan Legislatif Eksekutif Golkar Idrus Marham menjadi Menteri Sosial.
[dem]
BERITA TERKAIT: