Golkar, Jokowi Dan Pilpres 2019

Golkar menjadi partai politik pertama yang secara resmi mencalonkan Jokowi sebagai Capres Golkar mendahului parpol-parpol lainnya termasuk partai
pengusung Jokowi JK pada Pilpres 2014.

Setelah itu, Golkar membuktikan diri sebagai partai pemerintah dengan segenap tenaga politiknya selalu menjadi yang terdepan menjaga agenda-agenda politik pemerintahan Jokowi JK.

Dua wilayah dukungan Golkar kepada pemerintahan Jokowi JK terbagi di wilayah eksekutif dengan menempatkan kader terbaik Golkar Wapres Jusuf Kalla yang secara konsisten dan aktif mendukung program pemerintah, Luhut Binsar Panjaitan menjadi pengawal dan penjaga terdepan Jokowi mulai dari sebagai Kepala KSP, Menko Polkam dan kini Menko Maritim, Airlangga Hartarto memberikan kemampuan terbaiknya di bidang industri dan Nusron Wahid yang menjalankan tugas tanpa masalah tentang ketenagakerjaan khususnya TKI di luar negeri.

Wilayah kedua adalah bagaimana Golkar menjadi conductor orkestrasi kebijakan di DPR, bagaimana Golkar menentukan berjalannya dan diketuknya RUU di DPR, berturut-turut UU Tax Amnesty, UU Pemilu, UU Ormas dan APBN 2018. Golkar telah membuktikan dirinya sebagai parpol pendukung pemerintah dengan bekerja sungguh-sungguh sepenuh hati.

Bahkan, dalam laporan survey rutin lembaga Poltracking 8-15 November 2017 lalu dengan responden cukup banyak yaitu 2400 responden yang tersebar di 34 Provinsi. Golkar menempati urutan pertama dengan angka 15,6 persen sebagai partai politik yang dianggap dekat dengan Jokowi.

Golkar juga menjadi partai pertama di luar PDIP yang dianggap publik paling mendukung pemerintahan Jokowi-JK, hal ini menggambarkan bahwa Golkar telah menjadi parpol koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-JK yang paling loyal setelah PDIP dibandingkan parpol parpol lainnya.

Golkar Konsisten

Di tengah terpaan kritik dari parpol oposisi terhadap pemerintahan Jokowi-JK, Golkar tetap konsisten menjalankan tugas-tugas yang diberikan, memberikan masukan dan menjadi corong keberhasilan dari program-program pemerintah.

Golkar secara terbuka menyampaikan keberhasilan pemerintah namun juga tidak segan memberikan masukan kepada permerintah terhadap program-program yang belum tercapai ataupun melenceng targetnya. Khususnya bagaimana memperhatikan dan menjaga bahwa pembangunan bisa berdampak langsung terhadap meningkatnya tenaga kerja memperdekat jarak kesenjangan dan pengurangan kemiskinan.

Kekuatan Partai Golkar adalah pada kekuatan kadernya yang memiliki kualifikasi mumpuni di bidangnya dan sistem organisasi yang telah berjalan mantap. Ini dibuktikan sekali lagi pasca penahanan SN sebagai tersangka kasus korupsi E-KTP beberapa waktu lalu.

DPP Golkar langsung menyelenggarakan rapat pleno yang menghasilkan suatu keputusan yang menjadi panduan pengambilan kebijakan selanjutnya. Walaupun dinamika yang terjadi tampak keras namun kader Golkar tetap taat azas dengan menghormati keputusan DPP hasil rapat Pleno 21 November 2017 yang menghasilkan 5 keputusan:

1) Menyetujui Idrus Marham sebagai Plt (pelaksana tugas) sampai ada putusan praperadilan, 2) Apabila gugatan Setya Novanto diterima dalam proses praperadilan, maka tugas Plt Idrus Marham dinyatakan berakhir. 3) Apabila gugatan Setya Novanto dalam proses pengadilan ditolak, maka Plt bersama ketua harian melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan langkah setelahnya untuk meminta Setya Novanto undur diri dari Ketua Umum Partai Golkar dan bila Setya Novanto tidak mengundurkan diri maka rapat pleno memutuskan menyelenggarakan musyawarah nasional luar biasa atau munaslub. 4) Plt Ketua Umum khususnya yang bersifat strategis, harus dibicarakan dengan ketua harian, korbid, dan bendahara umum, 5) Posisi Setya Novanto sebagai Ketua DPR menunggu putusan praperadilan.

Hasil rapat pleno inilah yang menjadi panduan bagi Golkar untuk memutuskan langkah-langkah selanjutnya. Desakan Munaslub makin membesar namun kader Golkar harus dapat menahan diri untuk tetap menghargai aturan dan keputusan yang telah diambil agar jalan keluar penyelesaian transisi kepemimpinan Golkar memenuhi kehendak bersama secara institusional bukan kehendak perseorangan ataupun kelompok.

Siapapun Ketua Umum Golkar terpilih kelak, telah disepakati bersama diantara para elit Golkar bahwa Golkar akan tetap konsisten menjadi partai pendukung pemerintah dan mencapreskan Jokowi menjadi capres Golkar pada piplres 2019. Golkar akan memenangkan Jokowi dengan kekuatan maksimum menggunakan mesin partai yang dimiliki.

Golkar akan menyiapkan nama-nama pendamping untuk mendampingi Jokowi, apakah nama-nama itu datang dan diambil dari kader internal Golkar ataupun nama-nama yang sudah mempunyai prestasi, popularitas dan elektabilitas yang baik di mata publik namun tentu hak untuk menentukan siapa cawapres Jokowi adalah hak Jokowi sendiri yang secara bersama-sama akan dibicarakan di tingkat partai politik koalisi yang mendukungnya kelak.

Golkar Menang, Jokowi Menang!

Penulis adalah pengurus DPP Partai Golkar Bidang Media dan Penggalangan Opini