Negara Manjain Parpol

Kenaikan dana buat parpol disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani saa menjadi pembicara di Hotel Sultan, Jakarta. Dia bilang, penetapan kenaikan dana parpol tertuang dalam Surat Menteri Keuangan bertanggal 29 Maret 2017. Kenaikan juga diikuti dengan revisi PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol. "Dengan meningkatkan anggaran parpol, diharapkan bagi parpol melakukan pendidikan politik untuk rakyatnya," kata Sri Mul.

Meski sudah naik hampir 10 kali lipat, penetapan besaran kenaikan dana parpol tersebut berbeda hasil dengan perhitungan KPK. Hitung-hitungan KPK lebih besar sedikit yakni Rp 1.071 per suara sah. "Tapi kita sudah evaluasi. Dulu per setiap suara sah hanya dinilai Rp 108 perak, sekarang naik jadi Rp 1.000," bebernya.

Sri Mulyani berharap, dengan kenaikan dana parpol maka para parpol bisa bekerja sebagai perwakilan rakyat dengan serius dan jujur tanpa harus melakukan korupsi.

Sebagai gambaran, jika merujuk formulasi peraturan saat ini, PDIP sebagai pemenang Pemilu 2014, mendapat bantuan keuangan sebesar Rp 2,55 miliar dalam setahun. Angka itu didapat lantaran PDIP berhasil meraup 23,68 juta suara pada Pemilu 2014--dikalikan Rp 108. Jadi, bila kenaikan disepakati Rp 1.000, maka PDIP bisa mendapat Rp 23,68 miliar dalam setahun. Dengan formula ini pula, anggaran yang dikeluarkan pemerintah dalam setahun adalah Rp 13,42 miliar untuk 12 parpol peserta Pemilu. Jika naik, anggaran itu bakal melonjak hingga Rp 124 miliar per tahun.

Bagaimana tanggapan parpol mengenai kabar ini? Tentu saja gembira luar biasa. Partai Golkar berharap dana untuk partai politik dapat memperkuat keberadaan serta kelembagaan parpol.

Ketua Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG), Ulla Nurachwaty menyatakan, anggaran dana untuk partai politik diharapkan untuk membantu pelaksanaan dari pendidikan politik kepada masyarakat. "Di samping pembenahan dari kelembagaan dan tata kelola keuangan yang juga diproyeksikan bakal berlangsung. Selain meminimalisir terjadinya korupsi," kata Ulla.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyambut baik keputusan tersebut. Menurut dia, kenaikan dana parpol akan diimbangi dengan peningkatan fungsi parpol. "Partai juga akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penggunaan bantuan negara. Fungsi partai yang saya sebut dari bantuan-bantuan pemerintah, kami imbangi dengan membangun sistem kepartaian," kata Hasto.

Soal harapan Sri Mul agar parpol jauh dari korupsi, Hasto bilang, partainya sudah berkomitmen dengan tidak mencalonkan mereka yang terkena masalah korupsi. "Kami juga akan membangun sistem keuangan yang lebih baik. PDIP siap diaudit," ujar Hasto.

Sekjen PPP Arsul Sani menyampaikan terima kasih kepada Sri Mul yang merealisasikan kenaikan dana banpol. Arsul berharap pemerintah tak hanya menaikkan, tapi juga memperluas dan membuat aturan detail penggunaan dana bantuan parpol. "Aturan ini akan meningkatan juga transparansi dan akuntabilitas parpol yang bersangkutan," kata Arsul.

Sekjen PAN Eddy Soeparno menilai kenaikan tersebut hal wajar. Soalnya dana parpol di Indonesia adalah yang terendah di di kawasan Asia, apalagi dibanding negara-negara demokrasi maju. Dia mengakui tambahan dana parpol itu bisa mengurangi ketergantungan parpol dengan pihak luar. Kenaikan dana parpol itu bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas kader parpol. "Partai bisa melahirkan politisi dan pemimpin dengan wawasan yang luas, memiliki kemampuan di bidang politik dan kebangsaan, serta integritas yang tinggi," kata Eddy.

Waketum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, peningkatan dana parpol bisa dimanfaatkan membiayai pelatihan-pelatihan sekolah politik yang diselenggarakan partainya. Misalnya saja diklat bagi para kader untuk penegakan antikorupsi. "Kita meningkatkan kualitas kader baik di diklat maupun tata kelola sehari-hari, keberpihakan kita ke penegakan antikorupsi," kata Dasco.

Pengamat politik dari LIPI Siti Zuhro mengatakan, di negara maju, kenaikan dana bantuan parpol bukanlah masalah besar, sebab parpol tersebut dengan tertib melakukan laporan penggunaan anggaran. Lain hal dengan Indonesia, hingga saat ini laporan parpol dilaporkan tidak pernah beres, banyak parpol yang tidak tertib dalam pelaporan dan terkesan asal-asalan.

Meski begitu, Siti menilai kenaikan dana parpol penting dilakukan untuk perbaikan kaderisasi dan sebagai sarana keterikatan terhadap negara. Dana dari negara untuk juga dimaksudkan menghentikan perilaku koruptif akibat perselingkuhan politik dan birokrasi.

Namun Siti bilang, kenaikan dana parpol itu harus dibarengi aturan mengenai hak dan kewajiban parpol serta sanksi yang akan diterima bila parpol menyimpang dan melanggar penggunaan dana. Jangan sampai parpol dimanjakan terus. ***