Dimensy.id Mobile
Dimensy.id
Apollo Solar Panel

Santri Demo Teriak 'Bunuh Menteri', Tak Ada Pilihan Karena Ini Menyangkut Urusan Dapur

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/zulhidayat-siregar-1'>ZULHIDAYAT SIREGAR</a>
LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR
  • Senin, 14 Agustus 2017, 11:42 WIB
Santri Demo Teriak 'Bunuh Menteri', Tak Ada Pilihan Karena Ini Menyangkut Urusan Dapur
rmol news logo Penolakan Nahdlatul Ulama terhadap kebijakan sistem belajar Full Day School (FDS) tak ada kaitan dengan budaya atau ideologi agama. Ini hanya masalah ekonomi semata.

Pengamat ekonomi politik, Muchtar Effendi Harahap, menjelaskan bahwa kalau kebijakan FDS tersebut diterapkan, madrasah milik NU akan tutup. Karena kehilangan murid.

"Ribuan guru khususnya di Jawa Timur akan mengalami PHK, para kiai kehilangan pendapatan," tegas Muchtar saat dihubungi (Senin, 14/8).

Demo besar-besaran tersebut juga tak ada kaitan dengan sikap oposisi NU dengan Pemerintahan Jokowi. Karena NU tak punya catatan sejarah berseberangan dengan rezim.

"NU tidak pernah radikal kalau tidak menyangkut ekonomi dan struktur kepemilikan tanah. Kalau masalah kebangsaan, NU bisa kompromi. Soal penistaan agama saja tidak ada masalah (bagi NU)," sambungnya.

Karena itu dia menekankan lagi, demo-demo tersebut karena ketakutan hilangnya sumber pendapatan ekonomi mereka.

Apakah sampai dengan demo meneriakkan bunuh menteri?

"Enggak ada pilihan lagi. Karena ini menyangkut dapur," jawab Peneliti Senior Network for South East Asian Studies (NSEAS).

Makanya dia yakin demonstrasi tersebut akan semakin membesar kalau Jokowi benar-benar tidak menghapuskan sistem FDS. Apalagi kalangan NU sudah mengatakan akan unjuk rasa melebihi aksi 212.

"Lebih banyak dari 212. Tapi akan konsentasi di Jawa Timur. Di sana paling besar," tandasnya.

Dalam amatannya, terutama di media sosial, aksi-aksi NU memang mendapat respons negatif. Artinya, hal ini memang menyangkut kepentingan NU semata. Karena hanya NU yang memiliki madrasah.

"Tapi kalau Anda umat Islam, bantu dong. Jangan sampai NU jadi miskin, terpinggirkan," katanya.

Menurutnya, Jokowi tidak cukup hanya mengatakan FDS tidak ada keharusan untuk dilaksanakan. Karena kalau hanya menyatakan demikian, sekolah-sekolah negeri pasti ikut FDS sesuai keinginan pemerintah.

"Dia kepala negara, otomatis akan diikuti sekolah negeri. NU itu mengharapkan sekolah negeri. Jadi tidak mungkin sekolah negeri tidak ikuti pemerintah," tegasnya.

Bukankah dalam FDS itu madrasah bisa kerja sama dengan sekolah umum, seperti disampaikan Mendikbud?

"Dia melihat transfer of knowledge murid. Tapi tidak melihat hilangnya murid sekolah umum dari madrasah," paparnya.

Soal alasan FDS akan membentuk karakter, dia juga menepis. Karena itu sama saja menyebut madrasah selama ini gagal dalam membentuk karakter siswa.

"Itu hanya alasan pembenar, tidak objektif, tidak rasional. Seakan-akan mereka tidak terbentuk karakternya lewat madrasah. Tidak mungkin karakter tanpa agama. Belajar agama hanya ada di madrasah. Sekolah umum lebih ke kognitif. Jadi FDS ini keinginan orang-orang sekuler," tandasnya.[zul]

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA