"Tapi lagi-lagi ini soal implementasi dan komitmen bernegara," kata Komisioner KPAI Jasa Putra dalam diskusi bertajuk 'Berpihak Pada Anak' di Warung Daun, Cikini, Jakarta (Sabtu, 22/7).
Untuk itu, dia mengajak semua pihak, termasuk pemerintah pusat untuk tidak menganggap anak-anak hanya sebagai properti orang dewasa. Dia juga berharap semua pemerintah daerah berkomitmen kuat dalam melakukan perlindungan terhadap anak. Termasuk pada pelaksanaan pilkada di 271 kabupaten/kota tahun 2018 nanti, di mana para calon kepala daerah harus jelas berkomitmen atas perlindungan anak.
"Nah selama ini tidak muncul. Kita ambil kasus pendidikan, hari ini undang-undang menyatakan bahwa 20 persen di APBN, APBD harus muncul. Nyatanya di tingkat provinsi hanya dua yang bisa memenuhi itu yaitu DKI dan Kalimantan Selatan. Bahkan di kabupaten/kota lain APBD itu minus. Ini salah satu sisi perlindungan anak," jelas Putra.
Ditambahkannya, KPAI mengaku banyak mendapat laporan atas anak yang berhadapan dengan hukum oleh aparat penegak hukum sendiri.
[wah]
BERITA TERKAIT: