Golkar Akui Pansus KPK Gerus Elektabilitas Partai

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/widian-vebriyanto-1'>WIDIAN VEBRIYANTO</a>

LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Senin, 17 Juli 2017, 06:27 WIB

Golkar Akui Pansus KPK Gerus Elektabilitas Partai

Ahmad Doli Kurnia /Net

Manuver yang dilakukan Panitia Khusus Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansus KPK) di Dewan Perwakilan Rakyat, bisa merusak citra dan elektabilitas Partai Golkar. Ini lantaran Pansus KPK dipimpin oleh Fraksi Partai Golkar dan mendapat banyak respon negatif dari rakyat.

BERITA TERKAIT:

Begitu kata politisi muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dalam keterangan tertulisnya kepada redaksi, Senin (17/7).

"Makin lama kasus e-KTP ini didiamkan begitu saja, ini akan semakin merugikan partai Golkar," ujarnya.

Doli juga menjelaskan bahwa pembentukan Pansus KPK tidak terlepas dari pengusutan kasus dugaan korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), yang turut menyeret sejumlah politisi Golkar, termasuk ketua umum Setya Novanto.

Selain itu, pansus juga dipimpin oleh politisi Golkar Agun Gunanjar Sudarsa, yang juga namanya disebut dalam dakwaan e-KTP.

"Komentar yang ditampilkan lewat Pansus KPK juga kan banyak dari Golkar, khususnya yang miring-miring. Misalnya, ide tentang pembekuan anggaran KPK munculnya dari Misbakhun. Orang tahu itu kader Partai Golkar," ucapnya.

Lebihb jauh Doli membeberkan bahwa berdasarkan survei internal, suara Golkar merosot ke angka 11 persen. Padahal, pada pemilu 2014 lalu, Golkar meraih 14,75 persen suara.

"Dan 67 persen penyebab turunnya suara itu disebabkan kasus E-KTP," tutupnya. [ian]