Hindari Kesalahan DPT, Bawaslu Jabar Ajak Warga Rekam E-KTP

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat Harminus Koto, menjelaskan menurut perundang-undangan jika DPT yang dapat mengikuti Pilkada adalah mereka yang telah memiliki KTP elektronik. Sehingga KPU, lanjut Harminus tidak akan menetapkan DPT yang belum memiliki KTP elektronik.

"Jangan sampai persiapan dan sibuk untuk melakukan perekaman KTP elektronik tidak terjadi seminggu sebelum pelaksanaan Pilkada dimulai. Jadi menggalakkan perekaman KTP elektronik harus benar-benar dilakukan jauh-jauh hari," ujar Harminus di Swiss Belin Hotel, Karawang, Jawa Barat, Jumat (14/7).

Dia mencontohkan kejadian banyaknya DPT yang tidak memiliki KTP elektronik terjadi pada pilkada di Kabupaten Bekasi. Saat itu sekitar 600 ribu penduduk belum memiliki KTP elektronik. Sehingga saat itu KPU setempat sibuk untuk melakukan perekaman KTP elektronik.

"Bahkan yang uniknya saat itu. Dari 600 ribu DPT, ternyata 36 ribu itu merupakan penduduk siluman. Itu tidak diketahui," katanya.

Untuk itu, dia mengingatkan seluruh lapisan Pemerintah Daerah, mulai dari Kabupaten hingga tingkat desa untuk membantu melakukan pendataan kependudukan secara serius.

"Harus ada pembenahan (Kependudukan). Jangan sampai persiapan dengan sistem sapujagat. Itu memberikan pendidikan yang buruk untuk masyarakat dalam pemilu," tandasnya seperti diberitakan RMOLJabar. [ian]