Sebagaimana tercatat dalam sejarah, tanggal 1 Juni 1945 disuarakan sebagai hari lahir yang digagas oleh Soekarno selaku anggota BPUPKI (Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang diketuai Dr.KRT Radjiman Wedyodinigrat.
Sementara di pihak lain disebutkan hari lahir Pancasila formalnya adalah pada 18 Agustus. Merujuk kesepakatan hasil rapat PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau Dokuritsu Junbi Iinkai, yang telah merevisi susunan sila-sila seperti yang berlaku sekarang ini. Seperti diketahui ketua PPKI adalah Bung Karno.
Sehari setelah Proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, barulah Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara. Seiring dengan perjalalanan republik, Bung Karno yang menjadi presiden pertama menetapkan hari lahir Pancasila sekaligus sebagai hari libur nasional 1 Juni 1964.
Satu tahun kemudian terjadi pemberontakan G30S/PKI pada 30 September 1965. Peristiwa berdarah itu menandai kejatuhan Soekarno yang sudah ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Bung Karno sang pemimpin besar revolusi berkuasa dari 1945-1966, tumbang.
Soeharto yang berlatar belakang militer berpangkat jenderal menggantikan Soekarno. Muncul di panggung politik nasional melalui kiprahnya menumpas pemberontakan G30S/PKI dan menggulung sisa-sisanya.
Soeharto menjadi presiden mengganti Soekarno pertama kali pada tahun 1968 dan terpilih berturut-turut enam kali berikutnya, hingga dilengserkan oleh gerakan reformasi yang dimotori mahasiswa pada bulan Mei 1998.
Pada tahun 1970 atas perintah Kopkamtib (Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban), sebuah instrumen keamanan dan ketertiban ciptaan Soeharto, melarang pelaksanaan peringatan hari lahir Pancasila model Soekarno setiap tanggal 1 Juni. Soeharto mengganti judul menjadi peringatan hari Kesaktian Pancasila sejak 1 Oktober 1970.
Seperti halnya Soekarno, Pancasila kembali dijadikan ajian sakti jati diri pemerintah penguasa oleh Soeharto. Metode ini diperlukan sebagai bagian orkestra politik melanggengkan kekuasaan.
Dengan menempatkan Pancasila di halaman depan, Soekarno dan Soeharto merasa memiliki kekuasaan penuh menjadi penafsir tunggal Pancasila dengan segala implementasinya.
Soekarno melebur Pancasila dalam lembaga kawin paksa yang diberi nama Nasakom (Nasionalis Agama dan Komunis).
Di era Orde Baru Pancasila dibersihkan dari aroma komunis. Dielaborasi menjadi suatu faham yang sakti dengan kembali ke jatidiri sebagai lokomotif pembangunan, dengan mengharuskan dilaksanakannya P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila).
Soekarno menggunakan frasa anti Nasakom untuk menggebuk lawan politiknya atau kepada kelompok yang kritis. Dengan temperamen yang sama Soeharto juga punya alat penggebuk kepada mereka yang kritis yakni sebagai anti P4 atau musuh Pancasila.
Masa pemerintahan Soeharto dikenal dengan sebutan rezim Orde Baru yang sangat represif (1966-1998). Pada kenyataannya kedua presiden itu menggunakan isu Pancasila sebagai primadona pelestarian kekuasaan.
Pelestarian kekuasaan Soekarno dan Soeharto semua bertumpu kepada strategi dan taktik yang mengedepankan, kalau tidak bisa disebutkan memanipulasi, Pancasila sebagai maqom pembangunan. Pancasila sebagai “jualan†politik nampaknya menjadi sumber kekuatan kedua bekas presiden itu, supaya dapat mempertahankan kekuasaanya sedemikian panjang.
Tapi pada gilirannya, atas nama Pancasila pula, kedua kepala pemerintahan itu terjungkal secara tragis dari kursi kepresidenan. Soeharto dilengserkan oleh gerakan pembaharuan yang dipelopori mahasiswa pada bulan Mei 1998. Gerakan itu dikenal sebagai gerakan reformasi. Hanya dua bulan setelah dilantik menjadi presiden yang ke tujuh kalinya.
Manakala penggunaan ajian sakti "atas nama rakyat" itu melenceng dari kesejatiannya, pada saat itulah kekuatan yang bersumber dari marwah kerakyatan yang majemuk itu melakukan penolakan. Dengan kata lain Pancasila yang luhur menolak menjadi kuda tunggangan nafsu berkuasa sang penguasa yang menghianati sumber kekuatan sejati Pancasila, yaitu, rakyat itu sendiri.
Di era reformasi, Pancasila pelan-pelan hilang dari peredaran. Pada masa presiden Habibie, Gus Dur, Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono, Pancasila tidak penting. Tidak menjadi isu utama pembangunan. Tidak ada ritual politik berbau pelestarian. Pancasila benar-benar dibiarkan tanpa sesajen politik yang prima dari para presiden sebelum Jokowi itu.
Hampir dua dekade sejak reformasi, terlihat Pancasila terpinggirkan. Hal mana pelan-pelan menjadi pintu masuk merasuknya faham yang non Pancasila ke dalam panggung kehidupan berbangsa dan bernegara: politik identitas merebak bergerak membelah bangsa.
Di tangan Jokowi Pancasila menanti nasib. Akankah diperlakukan kembali sebagai kuda tunggangan politik untuk pelestarian kekuasaan belaka!?
Penetapan hari lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni 2017 sekaligus sebagai hari libur nasional, yang dibarengi pelantikan tim pengarah UKP-PIP (Unit Kerja Presiden Pembina Ideologi Pancasila) pada tanggal 7 Juni 2017 menjadi bagian penting sejarah bangsa ini.
Jokowi boleh dikata telah mengambil sebuah tindakan politik melawan harus ditengah menguatnya politik identitas, yang justru tidak ramah kepada Pancasila.
Pertanyaan besarnya, apakah UKP-PIP yang terkesan lahir mendadak itu, tidak akan menjadi alat pemukul pemerintah kepada lawan politik atau kelompok kritis kepada Jokowi ?
Apakah instrumen UKP-PIP akan mampu mereduksi gumpalan polusi politik identitas yang sedang berkobar saat ini, yang dibayangi dengan ujung yang mengerikan: Bangsa ini akan terbelah ?
Sejarahlah yang akan menjawabnya.
Penulis adalah wartawan senior dan anggota Dewan Pakar Partai Golkar
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
