Oleh sebab itu, IMM merasa penyebutan nama mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah itu di sidang tuntutan terhadap Siti Fadilah Supari dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) tahun 2005, masih menyisakan persoalan.
"Bahkan ada kesan, kasus Pak Amien ini pesanan dari pihak-pihak tertentu. Dugaan kami, sepertinya ini politik balas dendam kepada para tokoh aksi bela Islam pada saat pilkada yang lalu, dan upaya untuk menghentikan sikap kritis Pak Amien," ujar Ketua Umum DPP IMM Taufan Putra Revolusi kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (6/6).
Atas alasan itu, IMM mendesak agar KPK bisa memberikan penjelasan yang lebih memadai. Terlebih, pimpinan KPK telah menolak niat baik Amien Rais yang hendak memberikan penjelasan.
"Kami berharap KPK tetap menjadi lembaga independen, bukan bumper kekuasaan, alat politik, atau tempat terima orderan kasus," pungkasnya.
[ian]
BERITA TERKAIT: