Sunan Ahok

Islam melalui tangan-tangan mereka tersebar dengan cara-cara kultural yang damai yang dalam banyak literatur sering disebut sebagai Penetrasi Pasifik. Mereka adalah para Wali yang sangat diyakini sebagai tokoh atau pemimpin yang sangat istimewa oleh masyarakat karena keunggulan moral keagamaan,  spiritual, sosial dan bahkan intelektual mereka. Keunggulan ini diyakini tak tertandingi. Para wali ini jugalah yang sangat diyakini sebagai pemimpin yang telah berhasil menegakkan dasar dasar apa yang banyak kalangan sekarang sebut sebagai Islam Nusantara.

Penyebutan gelar Sunan Kalijodo juga mengingatkan ke salah satu diantara wali yaitu Sunan Kalijogo. Bagitulah logika yang hendak dibangun oleh GP Ansor dengan pemberian gelar Sunan Kalijodo ini. Tapi penulis terkesan bahwa apa yang dilakukan oleh GP Ansor ini tidak memiliki alasan kuat secara fiqhiyah. Tentu saja ini urusan internal GP Ansor untuk memberikan gelar apapun kepada siapapun termasuk Ahok dengan gelar yang lebih dahsyat ketimbang Sunan Kalijodo sekalipun.

Di Era Orde Lama,  NU juga memberikan gelar kepada Soekarno Presiden RI pertama Waliyul Amri Dhorury bis Syaukati. Tentu saja berbeda jauh dengan gelar Sunan Kalijodo Ahok. Jadi, Soekarno meskipun pada saat itu berhadapan dengan lawan-lawan politiknya yang kokoh, tetap mendapatkan legitimasi fiqhiyah dari NU sehingga benar-benar terdukung.

Dengan demikian,  Soekarno juga sah menjadi pemimpin umat Islam melalui konsep tauliyah/delegation of authority kepada Menteri Agama. Konsep Tauliyah dan sejumlah terminologi derivatif lain seperti Wali dan Wilayah bisa dijumpai di banyak kitab fiqih siyasah.

Logika atau argumentasi fiqhiyah seperti ini, sepertinya tak dijumpai untuk kasus Sunan Kalijodo Ahok. Sekali lagi penulis tak jumpai argumentasi yang kuat di balik pemberian gelar Sunan Kalijodo kecuali, semacam,  emosional atau sensasional mungkin untuk alasan sosial politik.

Artinya, karena tidak menggunakan logika fiqih siyasah seperti yang lazim digunakan oleh NU, maka Sunan Kalijodo Ahok tidak sah juga secara Fiqih. Agak aneh bagi penulis kalau GP Ansor tidak memiliki warisan intelektual keagamaan NU terutama dalam soal pemberian gelar tokoh politik. GP Ansor telah kehilangan akar yang sangat penting.
     
Vokabulari Politik
 
Vokabulari  sosial politik dan agama kita ini memang unik antara lain karena berasal dari berbagai sumber bahasa. Ada yang berasal dari Bahasa Sanksekerta,  Bahasa Arab,  Belanda,  Inggris dan bahkan bahasa kita sendiri. Lihat saja misalnya istilah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,  Hikmah,  Siyasat.

Istilah-istilah ini diserap dari Bahasa Arab. Kemudian kita temukan juga beberapa istilah lain seperti legislasi,  konstitusi, yurisprudensi, judicial review, partai/party dan akulturasi dari Bahasa Inggris.

Tentu saja penyerapan istilah-istilah tersebut memberikan gambaran benderang kuatnya pengaruh Bahasa Sansekerta, Bahasa Arab, Inggris dan  Belanda tersebut terhadap pemahaman atau konsep-konsep dalam bidang-bidang sosial politik dan agama. Sebagai proses atau peristiwa kultural,  penyerapan kata kata atau Vokabulari ini tentu saja mengalami penyesuaian atau domestikasi sedemikian rupa sehingga memperoleh konteks kulturalnya yang lebih pas.

Misalnya saja gelar panjang raja Mataram sejak Sultan Agung yaitu Sampeyan Dhalem Hingkang Sinuhun Senopati Hing Alogo Sayidin Panotogomo Kalipatuloh ing Tanah Jawi/Pil Ardi. Ada tiga kata serapan dari Bahasa Arab yaitu Sayidin (Sayyid),Kalipatuloh (Khalifatullah) dan Pil Ardi (Fil Ardhi). Terkadang digunakan juga Kalipaturosul (Khalifat al-Rasul).

Dengan gelar ini, Sultan Hamengkubuwono tampil seperti yang ditunjukkan oleh Rasulullah Muhammad yaitu kepala negara,  pemimpin agama sekaligus Panglima tertinggi angkatan perang/angkatan bersenjata. Dalam kapasitasnya sebagai pemimpin agama,  maka Sultan memberikan otoritas kepada pejabat yang membidangi agama yaitu Penghulu untuk melaksanakan atau merealisasikan fungsi Sultan di bidang keagamaan.Mereka adalah orang orang yang diyakini secara intelektual mendalami agama, mengerti hukum hukum Islam. Dalam soal ini, Sultan Hamengkubuwono tentu sangat berbeda dengan Rasulullah; Rasul tidak melakukan tauliyah karena dia adalah sumber hukum dan paling otoritatif.

Sunan termasuk salah satu kata serapan dari bahasa Arab bentuk jamak atau plural dari kata Sunnah. Sunnah secara umum bisa diartikan sebagai jalan dan kebiasaan khususnya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Dalam hukum Islam, sumber hukum itu selain kitabullah atau al-Qur'an ialah Sunnah Rasul yang tertuang dalam Hadits Sohih, baik berupa ucapan, tindakan maupun ucapan dan tindakan Sahabat yang disetujui Rasul Muhammad. Ini namanya taqrir.

Kemudian dalam tradisi Kitab-kitab Keislaman dikenal istilah Sunan dan ini sudah tersebar luas sebagai rujukan terutama di lingkungan Pondok-pondok Pesantren dan hemat penulis GP Ansor sangat mengetahui soal ini. Sunan adalah kitab hadits yang secars khusus memberikan perhatian kepada Hadits-hadits tentang fiqih dari soal bersuci atau thaharoh hingga Sholat,  Zakat dan Haji. Ada empat Kitab Sunan yaitu Sunan Nasai yang sering disebut juga sebagai Sunan Shoghir,  Sunan Abu Daud,  Sunan Turmudzi dan Sunan Ibn Majah. Empat Kitab Sunan ini selain Bukhori dan Muslim,  adalah masuk kitab rujukan yang sangat otoritatif yang dikenal dengan sebutan  Kitab al-Sittah atau al-Ummahat al-Sittah. Jadi, Sunan dalam perspektif ini merujuk ke empat Kitab Hadits yang otoritatif tentang Fiqih. Tentu saja kata Sunan untuk Ahok yang dianugerahkan oleh GP Ansor sama sekali tidak terkait dengan sumber intelektual Islam dalam bidang fiqih ini.

Sunan secara historis khususnya di Indonesia, sebagaimana yang penulis sebutkan di atas, merujuk kepada sembilan ulama besar (Wali) Nusantara yang sangat otoritatif dan dihormati hingga sekarang.  Makam mereka masih terus diziarahi sebagai bukti kecintaan mereka kepada para Wali sambil mohonkan Berkah dari Allah dengan doa doa yang dipanjatkan melalui Makam Keramat ini.

Sudah banyak literatur yang menjelaskan biografi, perjalanan dan perjuangan para sunan atau wali ini. Sebagai Ulama,  mereka adalah Warotsat al-Anbiya atau pewaris para Nabi yang bertugas menerangi umat (Masobih al-Umat) supaya tak tersesat dan menyesatkan. Mereka adalah charismatic leaders yang memiliki kelebihan (Karomah) yang tak dimiliki orang lain. Diantara Karomah ini ialah (1) keluhuran budi yang menjadi panutan banyak orang dan bahkan penguasa. Mereka adalah pribadi-pribadi yang tangguh.

Sebagai panutan, mereka sangat terjaga muruah-nya: lisannya terjaga dan terhormat, perangainya luhur dan menentramkan (2) hubungan dekatnya dengan Allah sehingga banyak orang yang berusaha dekat dengan mereka agar memperoleh kebahagiaan (3) pengetahuan dan pendalaman keislaman yang luar biasa: mereka adalah Ulama yang menjadi rujukan dan tempat bertanya banyak orang. (4) mereka diyakini sebagai problem solvers bukan sebaliknya problem makers. Kepeduliannya terhadap kesejahteraan dan keselamatan masyarakat tak diragukan.

Wali yang sangat terkenal ada sembilan. Beberapa tahun yang lalu memang ada yang mewacanakan wali baru yaitu KH. Abdurrahman (Gus Dur) meskipun orang tak menyebutnya sebagai Sunan. Ada alasan keagamaan,  sosio kultural dan juga historis mengapa mereka disebut sebagai Sunan.

Tentu saja para Wali itu disebut Sunan tidaklah melalui deklarasi sekelompok orang yang berkonspirasi dan apalagi melalui mekanisme pemilihan. Mereka memang seperti born as Sunan dan karena itu sangatlah luhur posisi Sunan itu. Sekali lagi,  Sunan Ahok Kalijodo memang pemberian GP Ansor dan itu hak mereka.  Ini peristiwa kultural yang lucu-lucuan/dagelan karena memang hemat penulis tak berdasarkan kepada smart arguments dan mendasar. 

Malah,  hemat penulis,  hal ini telah mendegradasikan kata Sunan yang sesungguhnya kata ini punya akar intelektual keagamaan,  sosial  historis dan literaturnya banyak. Tak sebandinglah Sunan Ahok dengan para Sunan terdahulu. Dengan Soekarno yang juga diberi gelar oleh NUpun,  tak sebanding. Wallahu a'lam.
 
Penulis adalah cendekiawan muslim